MAKASSAR, TROTOAR.ID — Gedung DPRD Sulawesi Selatan dipadati ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Indonesia Gelap pada Jumat (21/2/2025).
Aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi terkait kebijakan nasional yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan subsidi rakyat.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), memimpin langsung pertemuan tersebut, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina dan Fauzi Andi Wawo, serta anggota DPRD Mizar Roem, Yuniana Mulyana, dan Haslinda. Aksi dan dialog ini dikawal langsung oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kualitas layanan publik.
Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam International World Government Summit 2025 yang menyebut anggaran pendidikan sebagai “program tidak jelas” turut memicu kekecewaan.
Cicu menegaskan, DPRD Sulsel berkomitmen untuk selalu terbuka dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Teman-teman yang menyampaikan aspirasi tentu kami persilakan. Apapun bentuk aspirasinya, jika sesuai dengan kewenangan kami, akan kami tindaklanjuti. Namun, jika di luar kewenangan kami, maka kami harus mengikuti aturan yang ada,” ujar Cicu melalui megaphone di hadapan massa aksi.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD Sulsel akan menyalurkan aspirasi mahasiswa tersebut ke pemerintah pusat, meskipun kewenangan daerah terhadap kebijakan nasional memiliki keterbatasan.
10 Tuntutan Mahasiswa Gerakan Indonesia Gelap:
- Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
- Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
- Mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menolak RUU Minerba dan mendukung RUU Perampasan Aset.
- Menuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta pembayaran tunjangan tenaga pendidik.
- Mendesak penerbitan Perppu pembatalan kenaikan PPN 12%.
- Menolak UU TNI terkait dwifungsi militer.
Aksi yang berlangsung damai ini menunjukkan semangat mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat.
Naskah berita telah diperbarui dengan struktur yang lebih menarik dan spesifik. Silakan tinjau dan beri tahu jika ada bagian yang perlu disesuaikan lagi.
Komentar