MAKASSAR, TROTOAR.ID — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyoroti dua kasus penting yang diduga mengandung kejanggalan.
Kasus tersebut mencakup keterlibatan ribuan personel polisi dalam eksekusi lahan di Makassar dan kematian seorang anggota Polri saat berada di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dalam konferensi pers di Rumah Aspirasi miliknya, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Senin (24/2/2025), Rudianto mempertanyakan alasan di balik pengerahan hingga 1.500 personel kepolisian dalam eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar.
Menurutnya, jumlah tersebut tidak wajar dan memunculkan dugaan adanya praktik mafia tanah.
“Ini tidak lazim. Eksekusi lahan dikawal hingga 1.500 personel. Ada apa? Bahkan saya mendapatkan informasi bahwa lahan tersebut masih dijaga pihak kepolisian. Ini juga perlu dipertanyakan,” ungkap Rudianto.
Lebih lanjut, Rudianto mengungkapkan dugaan adanya permainan mafia tanah dalam proses eksekusi tersebut.
Ia mencatat kejanggalan di mana lahan yang telah bersertifikat justru dikalahkan oleh rincik bertahun 2015.
“Kami menduga ada indikasi permainan mafia tanah. Lahan bersertifikat bisa kalah dengan rincik tahun 2015. Ini menjadi pertanyaan besar.” Tegasnya
“Kami akan memanggil Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar untuk memberikan penjelasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI,” pungkas Rudianto.
Disisi lain Rudianto Lalo juga meminta kepada Polda Sulsel untuk mengusut kematian Anggita Polri yang dalam pengawasan BNNP, sebab dia menduga jangan sampai ada indikasi korban dieksekusi oleh mafia.
“inikan sudah diamankan BNNP, kok bisa meninggal, apa lagi keluarga Tidka did beri akses untuk mengetahui kematian dari anggota polri tersebut,'” tutupnya
Komentar