Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI tahun 2025, yang digelar secara virtual, Rabu (5/3/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Makassar tersebut, Munafri didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, dan Inspektur Daerah Kota Makassar, A. Asma Zulistia Ekayanti.
MCP merupakan sistem pemantauan yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2018 untuk mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
Sistem ini bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan pemerintahan berjalan dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
“Tata kelola pemerintahan harus berjalan baik dan benar, transparan, serta akuntabel. APIP di daerah tidak boleh merasa sendirian, mereka harus profesional dan berintegritas agar kontribusinya nyata dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” ujar Mahendra.
Menanggapi peluncuran indikator MCP 2025, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan terus mendukung program ini sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menguatkan peran APIP dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Munafri.
Ia juga berharap, dengan adanya MCP, seluruh jajaran pemerintahan di Kota Makassar dapat lebih disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, sehingga pembangunan di kota ini semakin maju dan terpercaya di mata masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap MCP, Pemkot Makassar akan terus meningkatkan pengawasan internal, digitalisasi layanan publik, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Dengan adanya indikator MCP 2025, diharapkan seluruh daerah, termasuk Kota Makassar, semakin progresif dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Komentar