Makassar, Trotoar.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulsel pada Senin (24/3/2025).
Aksi ini diikuti oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat.
Mahasiswa dari HMI Komisariat Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Cagora menyoroti dugaan pungutan liar dalam Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Mereka mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran beasiswa, agar bantuan pendidikan tersebut dapat diterima oleh mahasiswa yang benar-benar berhak.
Sementara itu, HMI Komisariat Syariah dan Hukum Cagora menyampaikan kritik terhadap Undang-Undang TNI, yang menurut mereka berpotensi melemahkan demokrasi.
Mereka menolak regulasi yang memungkinkan anggota TNI menduduki jabatan sipil, karena dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, menegaskan bahwa DPRD Sulsel akan menampung dan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada pihak terkait.
Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang telah menyuarakan kepedulian terhadap kebijakan publik, seraya memastikan bahwa setiap tuntutan yang diajukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
“DPRD Sulawesi Selatan selalu terbuka untuk menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat guna mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Sufriadi Arif.
Aksi ini menegaskan peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan transparansi dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Komentar