Jakarta, Trotoar.id – Komitmen pemerintah dalam memastikan gizi rakyat melalui program makan gratis terus bergulir.
Target ambisius untuk menjangkau hingga 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025 bukan hanya soal pelayanan sosial, tetapi juga menjadi pintu masuk terbentuknya ekosistem ekonomi baru yang masif dan terstruktur.
Hal ini terungkap saat anggota DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina bersama Ketua DPRD Sulsel, Rachmatika Dewi, dan Wakil Ketua Yasir Machmud, melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, di Jakarta.
Baca Juga :
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir pula jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar untuk membahas potensi sinergi pembiayaan dan dukungan program gizi nasional di wilayah Sulsel.
“Kami baru mendengar langsung dari Pak Dadan soal visi luar biasa dari program ini. Bayangkan, memberi makan 82 juta orang setiap hari—berapa banyak beras, ayam, telur, dan buah yang harus disediakan. Ini akan membangun rantai ekonomi baru dari hulu hingga hilir,” ujar salah satu legislator yang hadir.
Secara khusus, Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang tengah dipersiapkan dalam skala besar. Pemerintah merancang pembangunan sekitar 600 hingga 700 dapur gizi di seluruh kabupaten/kota.
Setiap dapur ditargetkan melayani sekitar 3.500 orang dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 47 orang per dapur.
Dengan skema tersebut, tak kurang dari 38 ribu lapangan kerja langsung akan tercipta, belum termasuk sektor hulu seperti peternak, petani, hingga suplier bahan pangan lokal.
“Peternak ayam, petani buah, dan para petelur tidak akan bingung lagi mencari pasar. Kebutuhan bahan pangan meningkat pesat dan mendorong desa serta kelurahan untuk memperkuat swasembada pangan secara alami,” jelasnya.
Dalam momen diskusi itu, para legislator juga menyampaikan harapan masyarakat Sulsel, khususnya para pelajar, yang ingin segera merasakan manfaat program makan bergizi gratis.
Kisah seorang siswa SMP di Enrekang yang menyuarakan harapannya agar bisa ikut menikmati “makan-makan bergizi ala Pak Prabowo”, menjadi gambaran nyata betapa antusiasme program ini sudah menyentuh akar rumput.
“Begitu pula di SMPN 19 Makassar, para siswa bertanya kapan giliran mereka menikmati makan gratis, karena di sekolah lain sudah mulai berjalan,” ungkapnya, menirukan pernyataan salah satu kepala sekolah.
Pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor keuangan daerah seperti BPD Sulselbar, dalam mendukung percepatan realisasi program strategis nasional ini di wilayah Sulawesi Selatan.
Komentar