Makassar, Trotoar.id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan terukur.
Hal ini disampaikan saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulsel Tahun 2025, yang digelar secara virtual pada Jumat, 16 Mei 2025.
Fatmawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulsel, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan konsolidasi kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis data,” tegas Fatmawati dalam sambutannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Sulsel per September 2024 tercatat sebesar 7,77 persen atau menurun 0,29 persen poin dari Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 24.700 jiwa menjadi 711.770 orang. Namun demikian, Fatmawati mencatat adanya kenaikan kemiskinan di wilayah perkotaan dari 5,08 persen menjadi 5,21 persen, yang menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan spesifik wilayah.
Tiga Pilar Strategis Pengentasan Kemiskinan
Dalam paparannya, Fatmawati menguraikan tiga pilar utama strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan Pemprov Sulsel:
- Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui perluasan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, bantuan sosial berbasis data, hingga penyediaan rumah layak huni dan perlindungan bagi kelompok rentan.
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dengan mengembangkan pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan bagi generasi muda, serta akses pembiayaan usaha dan pertanian berbasis teknologi.
- Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan, yang dilakukan melalui intervensi wilayah berbasis data spasial, penataan kawasan kumuh dan daerah tertinggal, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil.
“Ketiga pilar ini harus diperkuat dengan tata kelola yang terintegrasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pemanfaatan data yang akurat, serta pelibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan,” ujar Fatmawati.
Ia juga menekankan bahwa tantangan kemiskinan di Sulsel bersifat multidimensional, melibatkan aspek pendidikan, akses layanan dasar, ketimpangan wilayah, hingga ketergantungan terhadap sektor informal tanpa jaminan sosial.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati turut mengungkap sepuluh daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulsel, yakni Pangkep (12,41%), Jeneponto (11,82%), Luwu (11,7%), Enrekang, Luwu Utara.
Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros. Pemerintah provinsi akan melakukan intervensi lebih spesifik berbasis karakteristik wilayah tersebut.
“Ini bukan sekadar angka, tapi wajah-wajah saudara kita yang harus kita bantu keluar dari jerat kemiskinan,” ungkapnya.
Rakor ini diikuti oleh para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPK kabupaten/kota, Bappeda, OPD teknis, lembaga vertikal, mitra pembangunan, dan unsur masyarakat sipil.
Diharapkan, forum ini dapat melahirkan agenda aksi nyata dalam mendukung target penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di Sulsel.
“Dengan kolaborasi, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih tajam, relevan, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tutup Fatmawati.
Komentar