Makassar, Trotoar.id – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Hastuti, melaksanakan kegiatan reses dan temu konstituen masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025 di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Senin (23/6/2025).
Dalam agenda tersebut, Budi Hastuti menyerap berbagai aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) V, khususnya terkait distribusi bantuan sosial (bansos) dan akses layanan kesehatan yang dinilai masih belum merata.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung di Dg Tata Lama, sejumlah warga mengeluhkan belum meratanya penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin).
Mereka berharap agar program bantuan sosial bisa lebih menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami harap raskin dibagikan lebih adil. Masih banyak warga yang belum dapat, padahal sangat membutuhkan,” ujar salah satu warga yang hadir.
Tak hanya itu, proses pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian utama.
Banyak warga mengaku kurang paham mekanismenya, sehingga tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara maksimal.
Lurah Mangasa, Ilham Arfah, yang turut hadir, menegaskan pentingnya Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebagai wadah bersama dalam menyusun solusi untuk permasalahan warga. Ia mendorong warga untuk aktif menyuarakan kebutuhan melalui forum resmi.
“Muskel bisa jadi ruang diskusi untuk membahas bansos, kesehatan, dan lingkungan. Kita perlu duduk bersama agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” kata Ilham.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mendaftarkan diri pada program bantuan yang tersedia, agar tidak tertinggal dari upaya pemberdayaan pemerintah.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar yang membidangi kesejahteraan rakyat, Budi Hastuti menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat, terutama di sektor sosial dan kesehatan.
“Semua keluhan warga akan saya bawa ke rapat-rapat DPRD. Ini jadi pokok pikiran yang akan saya perjuangkan,” ujar Budi Hastuti.
Ia juga mengapresiasi langkah proaktif pemerintah kelurahan yang telah aktif menyosialisasikan program bantuan sosial dan layanan kesehatan kepada warga.
“Koordinasi yang baik antara kelurahan dan masyarakat adalah kunci. Jika terjaga, persoalan distribusi bansos dan akses BPJS pasti bisa segera teratasi,” tambahnya.
Warga yang hadir dalam reses menyambut baik kesempatan berdialog langsung dengan wakil mereka di DPRD. Mereka berharap suara mereka tidak hanya didengar, tapi ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata.
“Kami ingin kejelasan soal raskin dan BPJS. Jangan hanya janji, tapi ada solusi yang dirasakan langsung masyarakat kecil,” ungkap seorang warga lainnya.
Di akhir kegiatan, Budi Hastuti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus aktif menyuarakan aspirasi melalui forum musyawarah maupun lewat jalur perwakilan di DPRD.
“Kolaborasi antara warga, kelurahan, dan DPRD harus diperkuat. Dengan begitu, kita bisa wujudkan kebijakan yang berpihak dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat Mangasa,” tutupnya.
Komentar