Jakarta, Trotoar.id — Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Sulsel dianugerahi Penghargaan Penataan Ruang Laut Terbaik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI)
Penghargaan di berikan atas keberhasilannya mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam acara Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang digelar di Jakarta,
Baca Juga :
Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan integrasi RTRW dan RZWP3K melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, yang kemudian menjadi acuan nasional dalam pengelolaan ruang laut berbasis zonasi.
“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan terhadap upaya nyata Pemprov Sulsel dalam menjadikan tata ruang laut sebagai arah kebijakan ekonomi biru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ungkap Dr. M. Ilyas, ST., M.Sc., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Rabu (16/7/2025).
Kepala DKP Sulsel menambahkan, penghargaan ini menjadi semangat baru bagi seluruh jajaran untuk terus mengawal kebijakan pembangunan kelautan sesuai visi Gubernur.
Dalam perjalanannya, Pemprov Sulsel telah menjadikan tata ruang laut sebagai navigasi utama pembangunan ekonomi biru.
“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas: tata kelola ruang laut harus menjadi arah pembangunan ekonomi biru Sulsel. Skala RTRWP juga harus ditingkatkan ke 1:50.000 agar interaksi zonasi perairan lebih detail dan akurat,” jelas Ilyas.
Seiring dengan integrasi regulasi tata ruang, Pemprov Sulsel terus memperkuat pengawasan multisektor agar seluruh aktivitas kelautan sesuai zonasi yang ditetapkan.
Sejumlah program strategis telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir, antara lain:
Transplantasi terumbu karang dan pembangunan apartemen ikan
Pengembangan konservasi laut seluas 860.000 hektare
Pengadaan kapal ramah lingkungan (1 GT, 5 GT, dan 15 GT)
Pengembangan sentra budidaya laut dan produksi garam rakyat
Hilirisasi produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah
Penguatan pelabuhan, pesisir, dan ekosistem laut berkelanjutan
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan juga menjadi fokus utama kami ke depan,” tegas Ilyas.
Pemprov Sulsel juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, terutama komunitas pesisir, perempuan nelayan, dan komunitas adat, dalam menjaga keberlanjutan ruang laut.
Ketaatan terhadap regulasi zonasi dianggap sebagai indikator keberhasilan tata kelola.
“Kami akan memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai Perda, UU, hingga aturan teknis kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ilyas.
Prestasi ini sekaligus mempertegas posisi Sulsel sebagai pelopor pengelolaan ruang laut berbasis data, regulasi, dan partisipasi masyarakat.
Capaian ini menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mendorong ekonomi biru yang tidak hanya produktif, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif.
Dengan penghargaan ini, Sulsel menunjukkan bahwa tata ruang laut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis dalam membangun masa depan kelautan yang berkelanjutan, maju, dan berdaya saing.
Komentar