MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan pengawas pemilu menjadi langkah strategis dalam mewujudkan demokrasi yang transparan, berintegritas, dan partisipatif.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang digelar oleh Bawaslu Kota Makassar di Arthama Hotel, Kamis (7/8/2025).
Forum ini menjadi bagian dari program penguatan kelembagaan pengawas pemilu lingkup Bawaslu Kota Makassar.
Baca Juga :
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengawas pemilu atas keberhasilan mengawal demokrasi di Kota Makassar. Tanpa pengawasan yang kuat dari Bawaslu, tentu proses Pemilu 2024 dan Pilkada tidak akan berjalan setertib dan sedemokratis ini,” ujar Aliyah.
Aliyah menilai forum evaluasi ini krusial untuk memperbaiki berbagai aspek pengawasan, termasuk tantangan teknis, penguatan SDM, serta keterlibatan publik.
Ia menyebut pengawasan pemilu ke depan harus adaptif, berbasis data, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat.
“Kegiatan ini adalah ikhtiar bersama untuk memperkuat kelembagaan pengawasan dalam menghadapi tahapan demokrasi berikutnya. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi dengan Bawaslu dan KPU guna menjaga kualitas demokrasi yang adil dan bermartabat,” tegas Aliyah.
Turut hadir dalam forum tersebut, antara lain:, Asisten I Pemkot Makassar Andi Muhammad Yasir, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli
Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah, Ketua KPU Kota Makassar Muhammad Yasir Arafat, Serta jajaran Forkopimda dan dua narasumber nasional:
Prof. Dr. Muhammad, M.Si (mantan Ketua Bawaslu RI) Abdullah (mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat)
Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta dari unsur akademisi, LSM, ormas, NGO, serta penggiat pemilu.
Tujuannya adalah membangun pola pengawasan yang lebih efektif, memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta meningkatkan kapabilitas kelembagaan pengawas pemilu.
Di akhir sambutannya, Aliyah menyampaikan harapan agar forum ini dapat menjadi tonggak awal dari konsolidasi pengawasan demokrasi yang lebih kokoh, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
Komentar