MAKASSAR, Trotoar.id — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung kebijakan nasional terkait Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia semakin kuat.
Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Hotel Claro Makassar, Kamis, 7 Agustus 2025.
Rakor ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk perwakilan Bappeda, Dinas Kominfo, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dari masing-masing daerah.
Baca Juga :
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Sulsel telah meletakkan fondasi kuat dalam transformasi digital melalui kebijakan dan regulasi strategis.
“Transformasi digital dan Satu Data Indonesia adalah bagian penting dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap masyarakat,” tegas Jufri.
Empat narasumber dari lembaga strategis nasional dihadirkan dalam Rakor ini, yakni:
Dini Maghfira (Bappenas) yang menekankan pentingnya Satu Data Indonesia sebagai landasan pembangunan nasional berbasis digital.
Yessi Arnaz Ferari (Kemkominfo) yang memaparkan integrasi aplikasi pemerintah dan digitalisasi birokrasi.
Mochtarul Huda (Kemkominfo) yang menyoroti pentingnya keamanan siber dan literasi digital dalam menghadapi kejahatan siber.
Arisriyanto (BSSN) yang menjelaskan strategi pengamanan informasi dalam konteks transformasi digital.
Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menyoroti tantangan terbesar dalam implementasi transformasi digital di daerah, yakni keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
“Kalau kepala daerah punya visi digital, maka pasti Kominfo diprioritaskan anggarannya. Tapi tidak perlu mandatory spending, agar tidak membebani fiskal seperti di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Isu strategis lain yang dibahas adalah penyalahgunaan rekening dorman dalam praktik judi online dan penipuan digital.
Menurut Syaiful, kebijakan pelaporan rekening dorman oleh PPATK terbukti mampu menekan aktivitas ilegal tersebut hingga 70 persen.
“Namun perlu diingat, definisi rekening dorman itu berbeda-beda di tiap bank, dan bukan kewenangan PPATK sepenuhnya,” tambahnya.
Sementara itu, Mochtarul Huda menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi.
“Literasi digital memang sudah dilakukan, tapi kesadaran masyarakat menjaga data masih rendah. Ini harus terus didorong,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang refleksi atas capaian nasional. Indonesia mencatat lonjakan skor E-Government Development Index (EGDI) dari 0,72 pada 2022 menjadi 0,80 pada 2024, naik dari peringkat 77 ke posisi 64 dunia.
Diskusi panel yang melibatkan Kepala BPS Sulsel Aryanto, Sekretaris Diskominfo Sulsel Sultan Rakib, dan perwakilan Bappelitbangda menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, integrasi data sektoral, dan penguatan infrastruktur digital daerah.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menyampaikan kendala teknis mulai dari keamanan informasi, integrasi data penduduk, hingga pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik.
Sultan Rakib menutup kegiatan dengan penekanan bahwa keberhasilan transformasi digital membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antar lembaga.
“Melindungi masyarakat harus menjadi komitmen kita bersama. Dengan begitu, berbagai risiko digital bisa kita cegah sejak dini,” pungkasnya.
Dengan tantangan yang masih ada, Sulawesi Selatan menegaskan kesiapannya menjadi bagian dari sistem pemerintahan digital nasional yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.(*)
Komentar