MAKASSAR, Trotoar.id — Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menginstruksikan secara tegas kepada Fraksi Partai NasDem di Komisi III DPR RI untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Surya Paloh, RDP itu penting digelar guna meminta penjelasan langsung dari KPK terkait terminologi dan mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT), termasuk dinamika yang ia sebut sebagai “drama hukum” dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
“Saya perintahkan Fraksi Partai NasDem di Komisi III untuk segera menggelar RDP bersama KPK, untuk mendengarkan penjelasan langsung terkait terminologi OTT,” ujar Surya Paloh kepada awak media di Makassar, Kamis (7/8/2025).
Paloh mempertanyakan pola penegakan hukum yang menurutnya kerap diwarnai dengan sensasi berlebihan sebelum proses hukum benar-benar berjalan.
“Saya menyayangkan jika penegakan hukum dimulai dengan drama. Padahal kita menganut asas praduga tak bersalah dalam sistem hukum kita,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap dijalankan secara murni, profesional, dan menjunjung tinggi etika hukum, bukan sebagai panggung pencitraan atau kepentingan sesaat.
“Jangan buat drama dulu, baru penegakan hukum. Lalu setelah itu berharap amnesti,” kritiknya tajam.
Meski begitu, Surya Paloh tetap menyatakan komitmen Partai NasDem untuk mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dijalankan dengan integritas dan prinsip keadilan.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum yang murni dan profesional, bukan yang dibumbui oleh drama,” pungkasnya.
Komentar