MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama pemerintah pusat menyepakati langkah cepat dalam penanganan korban insiden di Gedung DPRD Makassar yang menelan korban jiwa dari unsur ASN maupun non-ASN.
Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring, Sabtu (30/8/2025) malam. Rapat dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran pimpinan PT Taspen.
Dari Makassar, Wali Kota Munafri Arifuddin mengikuti rapat virtual dari Balai Kota bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kepala BKD, Kepala Diskominfo, Kepala BPBD, Kepala Damkarmat, dan Kepala Kesbangpol.
Laporan Wali Kota Makassar
Dalam rapat tersebut, Munafri melaporkan penanganan korban pasca-insiden unjuk rasa mahasiswa di DPRD Makassar. Ia menegaskan pemerintah kota memberi perhatian penuh, baik kepada ASN maupun non-ASN.
Salah satunya, ASN almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, diusulkan memperoleh kenaikan pangkat anumerta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi yang gugur saat bertugas.
“Usulan kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan dari pemerintah,” kata Munafri.
Untuk korban non-ASN, seperti Muh Akbar Basri (Abay), staf DPRD Makassar, Pemkot akan mengusulkan status almarhum agar dapat memperoleh formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Adapun korban lain, Sarinawat, staf pribadi salah satu anggota DPRD, juga menjadi korban dalam kebakaran gedung DPRD.
“Seluruh proses pemakaman hingga tahlilan didampingi penuh oleh Pemkot Makassar sebagai wujud empati dan tanggung jawab,” imbuh Munafri.
Selain korban meninggal, beberapa pegawai masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
“Insya Allah pemerintah kota akan terus mendampingi keluarga korban, baik yang meninggal maupun yang masih dirawat,” tegasnya.
Pemerintah Pusat Gerak Cepat
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pemerintah pusat memastikan percepatan pemenuhan hak-hak ASN korban insiden, antara lain:
- Proses pensiun dipercepat bagi ASN yang meninggal dunia.
- Dana Taspen dan BPJS segera dicairkan, ditarget mulai 1 September.
- Kenaikan pangkat anumerta satu tingkat lebih tinggi bagi ASN yang gugur dalam tugas.
“Semua proses dipercepat agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan hak-haknya,” jelas Rini.
Selain itu, ASN juga diimbau lebih berhati-hati saat bertugas di ruang publik, termasuk dengan berpakaian bebas rapi tanpa selalu menonjolkan atribut kedinasan, demi keamanan.
Dukungan Lintas Kementerian
Munafri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, termasuk dukungan Presiden RI, yang segera menindaklanjuti insiden tersebut.
“Kami berterima kasih karena arahan pemerintah ini bukan hanya himbauan, tetapi wujud nyata kepedulian negara terhadap ASN dan keluarganya,” ucapnya.
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, proses administrasi kenaikan pangkat anumerta maupun hak pensiun kini bisa diproses digital.
“Insya Allah mulai 1 September, hak pensiun keluarga korban ASN sudah bisa dicairkan. Ini bukti nyata perhatian negara,” ungkap Zudan.
Perhatian untuk Non-ASN
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga mengusulkan agar keluarga korban non-ASN turut memperoleh santunan meskipun regulasinya berbeda dengan ASN.
“Kami berharap ada solusi agar non-ASN juga mendapat santunan, sebab mereka juga bagian dari pengabdi di lingkup pemerintahan,” jelas Munafri.
Menjaga Kondusivitas Kota
MenPANRB juga menekankan pentingnya arahan Mendagri untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik lanjutan.
“Pendampingan kepada korban, percepatan hak-hak, serta menjaga kondusivitas Makassar adalah prioritas kita bersama,” ujarnya.
Komentar