MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus untuk menjaga kondusivitas kota pasca-kerusuhan yang terjadi di Gedung DPRD Makassar pada Jumat (29/8/2025).
Silaturahmi yang digelar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (4/9/2025) malam, dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Plt Kadispora Fadli Wellang, Kepala Kesbangpol Fatur Rahim, serta Kasatpol PP Hasanuddin.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan BEM dari berbagai kampus, seperti BEM Universitas Bosowa (Unibos), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Negeri Makassar (UNM), UIN Alauddin Makassar, Universitas Fajar (Unifa), Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), serta beberapa perwakilan aktivis lainnya.
Baca Juga :
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah kota selalu membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa, baik untuk menyerap aspirasi, mengembangkan minat dan bakat, maupun mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh masukan dan pemikiran dari adik-adik mahasiswa. Karena itu, ruang komunikasi seperti ini harus terus kita jaga, bahkan bisa dilakukan rutin setiap bulan,” tegas Munafri.
Menurutnya, mahasiswa merupakan aset penting bagi pembangunan kota sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Yang paling penting dari pertemuan ini bukan sekadar diskusi, tapi bagaimana hasil tukar pikiran bisa diimplementasikan bersama dan nyata memberi manfaat bagi warga Makassar,” jelasnya.
Munafri, yang akrab disapa Appi, juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi antara pemerintah dan mahasiswa dalam setiap isu.
Ia mengakui tidak semua kebijakan pemerintah selalu dianggap baik, sehingga diperlukan ruang dialog yang terbuka dan produktif.
“Apa yang kami anggap baik, belum tentu baik menurut mahasiswa atau masyarakat. Maka dari itu, kita harus sering bertemu untuk mencari titik temu dan menjalankannya bersama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan BEM lintas kampus menyampaikan sikap resmi mereka terkait insiden kerusuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar yang terjadi pada 29 Agustus 2025.
Mereka menegaskan bahwa aksi anarkis tersebut bukanlah representasi dari gerakan mahasiswa, melainkan ulah oknum yang menunggangi aksi.
Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, Muh Alwi Nur, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki gerakan yang berlandaskan idealisme, bukan kekerasan.
“Gerakan mahasiswa lahir dari idealisme dan moral. Aksi yang berakhir dengan pembakaran Gedung DPRD itu bukan gerakan mahasiswa, tapi ulah oknum yang merusak citra Makassar dan mencederai gerakan idealis kami,” tegas Alwi.
Pernyataan senada disampaikan perwakilan BEM Universitas Negeri Makassar (UNM), Ashabul Kahfi, yang memastikan mahasiswa UNM tidak terlibat dalam insiden tersebut.
“Makassar adalah kota demokrasi, dan kami selalu terbuka berdialog. Namun, pembakaran itu bukan bagian dari kami. Mahasiswa dari kampus kami tidak berada di lokasi saat kejadian,” jelasnya.
Sementara itu, Muh Hasmi dari BEM Unismuh Makassar menyebut adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan nama mahasiswa untuk menciptakan kekacauan.
“Tindakan anarkis itu lebih mencerminkan kelompok anarko, bukan gerakan mahasiswa. Kami hadir di sini untuk meluruskan persepsi publik,” ujarnya.
Perwakilan dari BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos) juga memberikan klarifikasi serupa.
“Pelaku perusakan dan pembakaran itu bukan mahasiswa. Kami justru mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang membuka ruang dialog, agar kebenaran ini jelas kepada masyarakat,” tambahnya.
Munafri menyambut positif sikap tegas yang disampaikan mahasiswa. Ia berharap ke depan, sinergi antara pemerintah dan mahasiswa dapat diperkuat dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan demokrasi di Kota Makassar.
“Pemerintah akan selalu hadir di barisan mahasiswa dalam menjaga kondusivitas kota. Setiap aspirasi mahasiswa akan menjadi masukan penting dalam pembangunan Makassar,” tandasnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemkot Makassar dan BEM lintas kampus sepakat untuk menjaga Makassar tetap aman, demokratis, dan kondusif, serta memastikan peristiwa kerusuhan 29 Agustus tidak terulang kembali.
Komentar