Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang tengah digagas oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Regulasi ini dinilai sangat penting sebagai landasan hukum dalam melindungi masyarakat sekaligus memperkuat transformasi digital di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulsel, Ir. Andi Bakti, mewakili Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, saat menghadiri Forum Uji Publik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (8/9/2025).
Baca Juga :
Menurut Andi Bakti, perkembangan transformasi digital memberikan banyak manfaat, mulai dari efisiensi layanan publik, percepatan pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, di sisi lain, ancaman kejahatan siber juga semakin kompleks.
“Ancaman siber kini tidak hanya soal pencurian data, tapi juga serangan malware hingga penyalahgunaan informasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa hadirnya RUU Keamanan dan Ketahanan Siber akan menjadi kerangka hukum komprehensif sekaligus pedoman kolaborasi lintas sektor.
“Bagi kami di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, regulasi ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital, penguatan layanan publik berbasis teknologi, serta perlindungan data dan infrastruktur penting daerah,” jelas Andi Bakti.
Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsda R. Tjahjo Kurniawan, menegaskan urgensi kehadiran regulasi tersebut.
Ia menyinggung berbagai insiden keamanan siber sepanjang 2024 yang sempat mengganggu layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Kita masih ingat beberapa kejadian yang cukup mengganggu layanan publik. Insiden ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan siber dan sandi di Indonesia. Untuk itu diperlukan penguatan perlindungan data,” jelasnya.
Ia menambahkan, persandian bukan sekadar istilah teknis, melainkan sistem nyata yang menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi di era digital.
“Perancangan undang-undang ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Pemerintah maupun swasta harus bersama-sama memastikan ruang digital kita aman, agar masyarakat bisa beraktivitas dengan baik,” tandasnya.
Forum uji publik ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, pejabat daerah, akademisi, hingga komunitas digital dalam forum group discussion (FGD). Pemerintah berharap forum ini menghasilkan masukan konstruktif agar RUU benar-benar menjawab kebutuhan bangsa sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber diharapkan mampu menjadi tameng perlindungan data masyarakat, memperkuat infrastruktur digital, dan menjamin layanan publik berbasis teknologi yang lebih aman dan terpercaya.
Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, regulasi ini akan berdampak langsung pada meningkatnya rasa aman dalam berbisnis, mengakses layanan pemerintah, maupun menggunakan platform komunikasi digital.
Komentar