MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Agenda ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, didampingi Wakil Ketua Rahman Pina dan Yasir Mahmud, dengan suasana penuh perhatian.
Baca Juga :
Jawaban Gubernur memuat respons pemerintah terhadap sejumlah isu strategis yang disampaikan seluruh fraksi.
Fatmawati membuka penyampaiannya dengan menyampaikan belasungkawa atas tragedi 29 Agustus lalu yang menyebabkan kebakaran Gedung DPRD Sulsel dan menewaskan empat orang.
“Kita kehilangan empat saudara dalam peristiwa itu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Mari jadikan insiden ini pelajaran penting untuk selalu mengedepankan dialog dan kebersamaan,” ujarnya.
Menjawab Fraksi Nasdem dan Fraksi Harapan terkait pendapatan daerah, pemerintah menegaskan bahwa strategi optimalisasi tidak akan menambah beban masyarakat.
Upaya ditempuh melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan pemanfaatan aset daerah.
Fraksi PPP yang menilai target pendapatan Rp10,4 triliun terlalu tinggi juga dijawab dengan strategi konkret, seperti penagihan kendaraan tidak daftar ulang, integrasi data wajib pajak, serta pengawasan berbasis digital.
“Target itu bukan sekadar harapan, tetapi sudah disertai langkah implementatif,” tegas Fatmawati.
Untuk belanja daerah, Fatmawati menjawab pandangan Fraksi Gerindra bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen membatasi belanja seremonial.
Alokasi anggaran diarahkan ke sektor prioritas yang langsung dirasakan masyarakat.
“Ruang fiskal kita manfaatkan seoptimal mungkin demi layanan publik,” jelasnya.
Menanggapi Fraksi Gerindra, Demokrat, dan lainnya terkait pendidikan, pemerintah menyiapkan program peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat praktik, serta bantuan seragam bagi siswa kurang mampu.
Selain itu, forum masyarakat peduli pendidikan juga diperkuat sebagai bentuk pengawasan publik.
Di sektor kesehatan, Pemprov menegaskan pelayanan bergerak untuk wilayah 3T terus berjalan, meliputi dokter spesialis, bidan, farmasi, hingga tenaga gizi.
Dua rumah sakit regional juga tengah dipersiapkan untuk mendekatkan akses kesehatan masyarakat terpencil.
Terkait infrastruktur, Fatmawati memaparkan penanganan banjir di kawasan Mamminasata melalui normalisasi sungai.
Selain itu, transportasi massal Trans Sulsel yang diluncurkan Juli 2025 sudah digunakan lebih dari 110 ribu penumpang hingga akhir Agustus.
Menjawab Fraksi PKS soal kenaikan target pajak kendaraan bermotor dan turunnya pajak BBNKB karena tren kendaraan listrik, pemerintah menyiapkan regulasi adaptif serta pengawasan di lapangan.
“Kami realistis, tapi tetap optimis dengan langkah antisipatif,” jelasnya.
Fatmawati juga menyinggung beberapa kebijakan strategis lain, di antaranya:
- Beasiswa disesuaikan dari Rp25 miliar menjadi Rp5 miliar agar lebih tepat sasaran.
- Tenaga honorer ditata melalui pengangkatan lebih dari 10 ribu PPPK.
- Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp49,5 miliar disiapkan untuk kesiapsiagaan bencana.
Menutup penyampaiannya, Fatmawati menegaskan bahwa prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan menjadi landasan utama pengelolaan APBD Perubahan 2025.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyambut positif jawaban tersebut.
“Jawaban Gubernur sudah komprehensif dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan badan anggaran. DPRD siap mengawal agar APBD benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Seluruh legislator menerima jawaban pemerintah. Selanjutnya, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 akan berlanjut pada tahapan pembahasan teknis di komisi dan Badan Anggaran DPRD Sulsel.
Komentar