MAKASSAR, Trotoar.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan dalam pertemuan yang digelar di Aula Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (11/9/2025).
Agenda ini digelar untuk memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang kian kompleks dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban umum.
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif, terutama di tengah derasnya arus informasi dari media sosial yang sering kali memicu keresahan publik.
Baca Juga :
“Kita harus peka terhadap isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai kita bersikap pasif, apalagi di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang sering memicu keresahan,” tegas Tito Karnavian.
Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton dalam menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat. Ia meminta para kepala daerah untuk merespons dengan kebijakan tepat dan langkah konkret di lapangan.
“Perubahan sosial yang cepat, terutama yang dipengaruhi informasi di media sosial, harus disikapi dengan kebijakan dan tindakan nyata,” ujarnya.
Mantan Kapolri ini juga menekankan bahwa stabilitas daerah adalah pondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Stabilitas daerah merupakan pondasi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika situasi tidak stabil, maka pembangunan akan terhambat,” jelas Tito.
Untuk itu, Tito meminta seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat komunikasi sosial, mempererat sinergi antar lembaga, dan meningkatkan kepekaan terhadap situasi di lapangan, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, para bupati dan wali kota se-Sulsel, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Komentar