Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau kawasan kumuh di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kamis (11/9/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda dua menteri Kabinet Merah Putih di Makassar sebelum menyerahkan rumah gratis kepada empat keluarga korban peristiwa unjuk rasa di DPRD Sulsel.
Rombongan berjalan menyusuri lorong-lorong sempit Pampang selama lebih dari satu jam untuk melihat langsung kondisi hunian warga.
Baca Juga :
Sebanyak enam rumah tidak layak huni dikunjungi dan dipastikan masuk dalam program bantuan renovasi melalui dana CSR.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kunjungan ini bukan hanya untuk menyerahkan bantuan rumah bagi korban peristiwa DPRD, tetapi juga memastikan perhatian pemerintah terhadap pemukiman warga miskin di Makassar.
“Tujuan utama kami ke sini memang untuk menyerahkan rumah, tapi kami juga ingin melihat langsung rumah-rumah warga yang tidak layak huni. Rumah-rumah ini akan dibantu renovasinya melalui program CSR,” jelas Tito.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, intervensi ini akan membuka jalan bagi warga Pampang agar dapat menikmati hunian yang lebih sehat dan layak.
“Kunjungan pemerintah pusat sangat berarti karena membuka jalan perbaikan rumah-rumah warga tak layak huni. Ini bentuk nyata kolaborasi antara pusat, daerah, dan pihak swasta,” ujar Munafri.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, menyebutkan kawasan Pampang memang termasuk prioritas utama program penanganan lingkungan kumuh di Makassar.
“Dari enam rumah yang dikunjungi, lima sudah diverifikasi dan satu rumah masih dalam proses. Seluruh renovasi akan menggunakan skema CSR dari pihak swasta,” terangnya.
Mahyuddin menambahkan, indikator penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Rata-rata rumah yang dikunjungi tadi adalah milik keluarga MBR yang kondisinya memang sudah tidak layak ditempati,” jelasnya.
Jika proses teknis CSR selesai, kata Mahyuddin, renovasi bisa dimulai segera. “Kalau memungkinkan, bulan ini atau bulan depan sudah bisa terlaksana,” pungkasnya.
Komentar