MAKASSAR, TROTOAR.ID– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan pengecekan langsung kondisi gedung DPRD Sulawesi Selatan yang rusak akibat dibakar massa saat aksi unjuk rasa berujung anarkis pada akhir Agustus 2025.
Tim yang dipimpin Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menemukan sedikitnya sembilan massa bangunan DPRD Sulsel terdampak kebakaran, dengan tingkat kerusakan bervariasi dari ringan hingga berat.
Dewi menjelaskan, dari hasil kajian, terdapat dua gedung yang mengalami kerusakan berat, yaitu Gedung Sekretariat dan Gedung Utama DPRD Sulsel.
“Ada sembilan massa bangunan yang terdampak dari pembakaran gedung DPRD Sulsel. Dari jumlah itu, dua gedung mengalami kerusakan berat, yakni Sekretariat dan Gedung Utama,” kata Dewi di Makassar, Jumat (12/9/2025).
Ia menambahkan, Gedung Sekretariat akan dibangun ulang, sementara Gedung Utama hanya akan direhabilitasi dengan penguatan struktur agar tetap bisa difungsikan.
Adapun Gedung Tower DPRD Sulsel hanya mengalami kerusakan ringan dan akan segera direhabilitasi. Pekerjaan diperkirakan dimulai pada awal Oktober 2025 dan ditargetkan rampung akhir Desember 2025.
“Untuk Gedung Tower kami targetkan selesai Desember sehingga awal 2026 sudah bisa digunakan kembali sebagai kantor sementara,” jelas Dewi.
Dewi juga mengungkapkan estimasi biaya rehabilitasi dan pembangunan ulang gedung DPRD Sulsel mencapai lebih dari Rp90 miliar.
“Sekitar Rp90 miliar anggaran yang akan digunakan untuk membangun dan merehabilitasi gedung DPRD Sulsel,” terangnya.
Dengan adanya rencana rehabilitasi ini, diharapkan aktivitas kelembagaan DPRD Sulsel bisa kembali berjalan normal pasca insiden pembakaran.
Komentar