Makassar, Trotoar.id — Wacana penghentian program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran dipastikan tidak mendapat dukungan dari DPR RI.
Meski belakangan muncul kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa di beberapa daerah, Komisi IX DPR menegaskan program ini tetap harus dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menyebut usulan penghentian MBG merupakan langkah keliru. Menurutnya, program ini sangat penting untuk memperbaiki kebutuhan gizi generasi bangsa.
“Tujuan utama kehadiran MBG ini untuk mengintervensi dan memperbaiki gizi anak. Jadi salah satu solusinya tetap pemberian MBG. Kalau ada kesalahan, yang diperbaiki sistemnya, bukan programnya dihentikan,” ujar Ashabul, Kamis (25/9/2025).
Ashabul menambahkan, pelaksanaan MBG bisa dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi pangan lokal agar menu lebih bervariasi.
“Di Sulsel misalnya, banyak ikan. Jadi tidak harus selalu ayam. Bisa ikan, bisa telur. Yang penting memanfaatkan pangan lokal,” jelasnya.
Senada, Anggota Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai maraknya kasus keracunan makanan harus menjadi pelajaran penting untuk memperketat standar kualitas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Mungkin perlu ada koordinasi lintas kementerian—Kemenaker, BGN, dan Kemenkes—terkait kelayakan serta kompetensi para penyedia makanan di dapur SPPG,” kata Putih.
Ia juga menyayangkan adanya siswa-siswi yang menjadi korban keracunan usai menyantap MBG. Karena itu, menurutnya, perbaikan sistem dan pengawasan harus segera dilakukan.
“Kalau memang perlu dilatih atau disertifikasi, kita bisa manfaatkan balai-balai besar yang sudah ada di berbagai daerah,” tambahnya.
Putih memastikan, Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus melakukan evaluasi rutin untuk memperbaiki tata kelola program ini.
“Pasti ada, karena memang ini leading sector dan mitra kerja utama Komisi IX,” tegasnya.
Komentar