MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi inovatif untuk pengelolaan sampah perkotaan.
Rabu (8/10/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung rombongan Pemkot melakukan kunjungan kerja ke Jakarta guna membahas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste-to-Energy (WTE).
Dalam lawatan tersebut, rombongan Pemkot Makassar bertemu dengan dua lembaga strategis, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata – Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca Juga :
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengembangan sistem pengolahan sampah yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada energi bersih.
Munafri bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot, Andi Hudli Huduri, Kepala Bapenda, Asminullah, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Helmy Budiman, diterima langsung oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani, di Kantor Danantara Jakarta.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan kunjungan ke KLHK dan disambut oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana.
“Pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Kami membahas peluang kerja sama investasi berbasis lingkungan, khususnya dalam sistem pengelolaan sampah terpadu di Kota Makassar,” ujar Munafri Arifuddin.
Menurutnya, diskusi dengan KLHK difokuskan pada arah kebijakan dan regulasi terbaru terkait proyek PLTSa. Pemerintah Kota Makassar saat ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami ingin memastikan seluruh regulasi jelas sebelum implementasi proyek. Pertemuan dengan KLHK membahas arah kebijakan baru terkait pembangkit listrik berbasis sampah, termasuk kesiapan daerah dalam mendukungnya,” jelas Munafri.
Selain aspek regulasi, pembahasan juga diarahkan pada skema investasi dan mekanisme pembiayaan yang tidak membebani keuangan daerah.
“Di Danantara, pembicaraan dengan Pak Rosan sejalan dengan hasil koordinasi di KLHK. Kita mendorong adanya model pembiayaan yang efisien tanpa mekanisme tipping fee yang memberatkan APBD,” tambahnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar menuju Makassar Zero Waste 2029, yang menitikberatkan pada pemanfaatan sampah sebagai sumber energi baru terbarukan.
Munafri menjelaskan, konsep Waste-to-Energy bukan hanya menawarkan solusi pengelolaan sampah modern, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
“Kita ingin mengurangi beban biaya pengelolaan sampah sekaligus memaksimalkan potensi sampah di TPA sebagai bahan bakar pembangkit energi. Ini sejalan dengan visi Makassar sebagai kota hijau dan efisien energi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Makassar juga memaparkan kondisi eksisting sistem pengelolaan sampah di kota, termasuk tantangan di lapangan dan potensi daerah yang bisa dikembangkan. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi KLHK dan Danantara untuk menentukan pola intervensi dan dukungan teknis ke depan.
“Kami sudah menyampaikan berbagai data dan kondisi lapangan agar menjadi dasar bagi pembahasan lanjutan. Harapannya, kerja sama ini bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Makassar,” tutup Munafri.
Komentar