MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya menjaga ketahanan sosial masyarakat dari ancaman radikalisme dan intoleransi, terutama di kalangan generasi muda.
Kali ini, Pemkot Makassar menjalin kerja sama strategis dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk memperkuat edukasi bagi anak-anak dan masyarakat tentang bahaya paham radikal, khususnya di ruang digital.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung audiensi jajaran Densus 88 di Balai Kota Makassar, yang dipimpin oleh Kasatgaswil Densus 88 Sulsel, Agung NM. Turut mendampingi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fatur Rahim, serta Kepala Dinas Sosial, Andi Bukti Jufri.
Baca Juga :
Pertemuan tersebut membahas upaya pembinaan terhadap narapidana dan eks-narapidana terorisme (Napiter dan eks-Napiter) di wilayah Makassar, serta penguatan sinergi dalam pencegahan dini penyebaran paham radikal melalui literasi digital dan pendekatan sosial.
“Kami bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota untuk membahas penanganan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, khususnya di Kota Makassar. Pertemuan ini untuk mempererat koordinasi dan memperkuat sinergitas pengawasan serta edukasi,” ujar Agung NM.
Agung menjelaskan, penyebaran ideologi ekstrem kini tidak hanya berlangsung secara konvensional, tetapi juga marak di dunia maya — termasuk melalui gim daring dan media sosial yang digemari anak muda.
Karena itu, Densus 88 kini memfokuskan langkah pada pencegahan dengan menggelar sosialisasi, ceramah di sekolah, serta pembinaan bagi eks-napiter.
“Kami fokus pada pencegahan. Ada sosialisasi, ceramah, hingga kegiatan pemberdayaan untuk eks-napiter di Kota Makassar,” jelasnya.
Menurut Agung, hingga kini terdapat 135 eks-narapidana terorisme di Sulawesi Selatan, dan sekitar 90 persen di antaranya berdomisili di Makassar.
Mereka dibina melalui Yayasan Rumah Moderasi Makassar, wadah rehabilitasi sosial dan ekonomi yang juga melibatkan Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.
“Di yayasan itu, para eks-napiter mengembangkan usaha produktif seperti warung kopi, kuliner, dan jasa servis AC. Pembinaan ini penting agar mereka bisa hidup mandiri dan berkontribusi positif,” tambah Agung.
Selain pembinaan, Densus 88 juga memperkuat sistem deteksi dini melalui jaringan aparat pemerintah di tingkat kelurahan, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat.
“Kami punya jaringan di lapangan yang rutin berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendeteksi potensi sejak dini,” ujarnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap berkolaborasi dengan Densus 88 dalam pembinaan sosial dan ekonomi bagi eks-napiter agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.
“Kami mendukung penuh program Densus 88. Pemkot siap melakukan pemberdayaan agar para eks-napiter bisa kembali produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Munafri menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dan sosial, bukan hanya penegakan hukum, dalam menangani persoalan radikalisme.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk membina dan memberi kesempatan hidup aman, rukun, dan damai. Ini bagian dari tanggung jawab kami di Pemkot Makassar,” tegasnya.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fatur Rahim, menambahkan bahwa kolaborasi antara Pemkot dan Densus 88 merupakan bagian dari strategi preventif melindungi generasi muda dari ideologi ekstrem yang menyebar lewat dunia digital.
“Dunia maya kini jadi pintu baru penyebaran paham radikal. Karena itu, literasi digital harus diperkuat agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh ‘nabi-nabi palsu’ atau ajaran sesat di internet,” jelas Fatur.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar tidak bisa bekerja sendiri dalam menangkal radikalisme. Diperlukan sinergi lintas dinas dan dukungan masyarakat agar pengawasan dan edukasi dapat berjalan efektif.
“Pemerintah harus hadir di mana-mana untuk menjaga anak-anak kita. Penanganan akan lebih baik jika dilakukan secara kolektif,” katanya.
Selain literasi digital, pertemuan juga membahas pengawasan terhadap ceramah dan kegiatan keagamaan di masyarakat agar tidak disusupi paham radikal.
“Pasti ada penanganan dari dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kominfo. Semua bergerak bersama menjaga generasi kita,” ungkapnya.
Fatur menambahkan, sinergi antara Pemkot Makassar, Densus 88, dan aparat keamanan terus diperkuat melalui pola komunikasi aktif dengan lurah, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk memperkuat deteksi dini radikalisme di tingkat akar rumput.
“Kami berharap sinergi ini memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap ideologi ekstrem di wilayah perkotaan,” pungkasnya.
Komentar