MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya menjaga ketahanan sosial masyarakat dari ancaman radikalisme dan intoleransi, khususnya di kalangan generasi muda.
Kali ini, Pemkot Makassar menjalin kolaborasi strategis dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dalam memperkuat edukasi masyarakat mengenai bahaya paham radikal, terutama yang menyebar melalui ruang digital.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung audiensi jajaran Densus 88 yang dipimpin Kasatgaswil Sulsel Agung NM di Balai Kota Makassar.
Baca Juga :
Turut mendampingi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar Fatur Rahim dan Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Jufri.
Pertemuan tersebut membahas langkah konkret pembinaan terhadap narapidana dan eks-narapidana terorisme (Napiter dan eks-Napiter), serta penguatan sinergi lintas lembaga dalam pencegahan penyebaran paham ekstrem.
“Kami bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota untuk membahas penanganan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Makassar. Selama ini koordinasi sudah berjalan baik, dan pertemuan ini untuk memperkuat sinergitas pengawasan dan edukasi,” ujar Agung NM.
Ia menambahkan, tantangan penyebaran ideologi ekstrem kini semakin kompleks karena banyak bergerak di dunia maya, termasuk melalui media sosial dan gim daring yang akrab dengan anak muda.
Menurutnya, Densus 88 kini memfokuskan langkah pada pencegahan dan pembinaan sosial melalui berbagai kegiatan edukatif dan ceramah di sekolah, lembaga, serta program pendampingan eks-Napiter.
“Hingga kini ada sekitar 135 eks-narapidana terorisme di Sulawesi Selatan, dan sekitar 90 persen berdomisili di Makassar. Mereka dibina di Yayasan Rumah Moderasi Makassar yang juga melibatkan Pemkot dan Pemprov Sulsel,” jelas Agung.
Melalui yayasan tersebut, para eks-Napiter didorong mengembangkan usaha produktif seperti warung kopi, kuliner, hingga jasa servis AC agar bisa kembali mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
Selain itu, Densus 88 juga memperkuat sistem deteksi dini potensi radikalisme melalui jaringan aparat pemerintahan di tingkat kelurahan hingga Bhabinkamtibmas.
“Kami memiliki jaringan aktif di lapangan untuk berkoordinasi dengan aparat setempat dalam mendeteksi potensi sejak dini,” tambah Agung.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota mendukung upaya pembinaan sosial dan ekonomi bagi para eks-narapidana terorisme.
“Kami mendukung penuh kolaborasi ini. Pemkot siap melakukan pemberdayaan agar mereka bisa kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat,” kata Munafri.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kemanusiaan dan sosial agar para eks-Napiter bisa kembali hidup aman dan damai.
“Pemerintah hadir untuk membina, bukan menghakimi. Kami ingin memastikan mereka memiliki kesempatan hidup yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fatur Rahim, menuturkan bahwa kolaborasi Pemkot dengan Densus 88 merupakan bagian dari strategi preventif untuk melindungi generasi muda dari paparan ideologi ekstrem di dunia digital.
“Dunia maya kini jadi pintu baru penyebaran paham radikal. Karena itu, literasi digital harus terus diperkuat agar anak-anak kita tidak mudah terpengaruh,” ujarnya.
Fatur menjelaskan, Pemkot Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi lintas dinas dan dukungan masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif.
“Kita bergerak bersama dari Dinas Sosial, Dinas Kominfo, hingga lembaga pendidikan semua berperan untuk menjaga generasi muda,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap ceramah dan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari langkah deteksi dini penyebaran paham radikal di tingkat akar rumput.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat akan memperkuat daya tahan sosial warga terhadap ideologi ekstrem,” tutupnya.
Komentar