MAKASSAR, Trotoar.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian regulasi serta penguatan tata kelola dalam pelaksanaan program Makassar Creative Hub (MCH).
Hal itu disampaikan Zulkifly saat memimpin rapat koordinasi (rakor) program Sapta Mulia bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Sekda, Balai Kota Makassar, Selasa (14/10).
Dalam rapat tersebut hadir jajaran dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Perdagangan Kota Makassar, yang turut membahas arah kebijakan dan strategi pengembangan MCH tahun 2026.
Zulkifly menguraikan lima poin penting yang menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat keberlanjutan MCH sebagai bagian dari tujuh program prioritas atau Sapta Mulia di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
“Yang pertama adalah penyelesaian regulasi. Saya minta Dinas Pariwisata segera merampungkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang MCH sebagai dasar hukum operasional. Kalau menunggu perda akan terlalu lama, sehingga perwali menjadi jalan yang lebih cepat dan efektif,” ujar Zulkifly.
Ia menjelaskan, rancangan perwali tersebut telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan kini dalam tahap penyempurnaan akhir.
Regulasi itu dianggap penting untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan dan aktivitas MCH di lapangan.
Selain regulasi, Sekda Zulkifly juga menyoroti rencana pembangunan tiga sekretariat MCH baru yang akan direalisasikan pada tahun 2026, masing-masing di Kecamatan Rappocini, Biringkanaya, dan satu lokasi lain yang masih dievaluasi di Kecamatan Tamalate.
“Kita harus memastikan lokasi MCH sesuai peruntukan tata ruang kota. Jangan sampai ada kendala hukum atau tumpang tindih wilayah, apalagi sebagian area Tamalate masuk administratif Kabupaten Gowa,” tegasnya.
Mantan Kepala Bappeda Kota Makassar itu juga meminta agar setiap program dan kegiatan MCH tahun depan memperhatikan aspek penganggaran secara menyeluruh, termasuk kebutuhan perawatan gedung, sarana-prasarana, dan biaya operasional.
“Banyak kegiatan di MCH Anjungan Pantai Losari yang membutuhkan dukungan logistik dan perawatan gedung. Semua itu harus dianggarkan dengan baik agar kegiatan bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Selain membahas aspek teknis, rapat tersebut juga menyinggung penataan tata kelola dan penanggung jawab operasional MCH agar koordinasi antarinstansi lebih efisien.
Untuk rencana launching MCH di Kawasan Nusantara, Sekda Zulkifly juga mendorong kolaborasi dengan pihak swasta melalui Nota Kesepahaman (MoU), di antaranya dengan PT Ilman, sebagai langkah memperkuat kemitraan dan keberlanjutan program.
Komentar