MAKASSAR, Trotoar.id — Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, menggelar reses pertama masa persidangan I tahun sidang 2025/2026 di dua kelurahan, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Lorong 11 Jalan Rappocini, Kelurahan Buakana, serta di Jalan Minasa Upa, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.
Fasruddin yang akrab disapa Acil disambut hangat oleh warga di setiap titik reses. Sejumlah aparat kelurahan turut hadir mendampingi jalannya pertemuan tersebut.
Di Kelurahan Pisang Selatan, Acil menerima banyak keluhan terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Warga mengaku tiba-tiba tidak lagi mendapatkan bantuan, padahal sebelumnya terdaftar sebagai penerima.
“Banyak warga yang mengeluh karena tiba-tiba sebelumnya dapat PKH, sekarang tidak dapat bantuan lagi,” ujar Acil.
“Saya sampaikan ke warga bahwa penerima PKH memang digilir agar lebih merata. Masih banyak masyarakat lain yang juga membutuhkan,” lanjut legislator Fraksi PPP itu.
Keluhan serupa juga muncul di Kelurahan Buakana, di mana sejumlah warga mengaku belum pernah menerima bantuan PKH sama sekali. Menanggapi hal itu, Acil meminta Lurah Buakana untuk segera melakukan pendataan ulang secara adil dan transparan.
“Saya akan follow up ini karena sebelumnya juga saya yang bantu akomodir warga di sini agar bisa dapat bantuan. Nanti kita sampaikan ke lurah,” katanya.
Selain PKH, aspirasi lain yang muncul berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Beberapa warga meminta agar bisa dialihkan dari BPJS Mandiri ke KIS agar memperoleh fasilitas kesehatan gratis.
“Untuk syaratnya, KTP-nya harus tercatat sebagai buruh. Kalau wiraswasta biasanya ditolak. Penting juga ada surat keterangan tidak mampu,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar warga rutin menggunakan kartu KIS agar status kepesertaan tetap aktif.
“KIS bisa tidak aktif kalau tidak digunakan selama tiga bulan berturut-turut. Banyak kejadian seperti itu,” terang Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar tersebut.
Di akhir pertemuan, Acil menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat akan terus dikawal, termasuk soal beasiswa pendidikan yang banyak diminta orang tua siswa.
“Beasiswa pendidikan ini memang terbatas kuotanya. Jadi kalau ada warga yang betul-betul membutuhkan, saya akan langsung tindak lanjuti,” tutupnya.MAKASSAR, Trotoar.id — Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, menggelar reses pertama masa persidangan I tahun sidang 2025/2026 di dua kelurahan, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Lorong 11 Jalan Rappocini, Kelurahan Buakana, serta di Jalan Minasa Upa, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini.
Fasruddin yang akrab disapa Acil disambut hangat oleh warga di setiap titik reses. Sejumlah aparat kelurahan turut hadir mendampingi jalannya pertemuan tersebut.
Di Kelurahan Pisang Selatan, Acil menerima banyak keluhan terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Warga mengaku tiba-tiba tidak lagi mendapatkan bantuan, padahal sebelumnya terdaftar sebagai penerima.
“Banyak warga yang mengeluh karena tiba-tiba sebelumnya dapat PKH, sekarang tidak dapat bantuan lagi,” ujar Acil.
“Saya sampaikan ke warga bahwa penerima PKH memang digilir agar lebih merata. Masih banyak masyarakat lain yang juga membutuhkan,” lanjut legislator Fraksi PPP itu.
Keluhan serupa juga muncul di Kelurahan Buakana, di mana sejumlah warga mengaku belum pernah menerima bantuan PKH sama sekali. Menanggapi hal itu, Acil meminta Lurah Buakana untuk segera melakukan pendataan ulang secara adil dan transparan.
“Saya akan follow up ini karena sebelumnya juga saya yang bantu akomodir warga di sini agar bisa dapat bantuan. Nanti kita sampaikan ke lurah,” katanya.
Selain PKH, aspirasi lain yang muncul berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Beberapa warga meminta agar bisa dialihkan dari BPJS Mandiri ke KIS agar memperoleh fasilitas kesehatan gratis.
“Untuk syaratnya, KTP-nya harus tercatat sebagai buruh. Kalau wiraswasta biasanya ditolak. Penting juga ada surat keterangan tidak mampu,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar warga rutin menggunakan kartu KIS agar status kepesertaan tetap aktif.
“KIS bisa tidak aktif kalau tidak digunakan selama tiga bulan berturut-turut. Banyak kejadian seperti itu,” terang Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar tersebut.
Di akhir pertemuan, Acil menegaskan bahwa semua aspirasi masyarakat akan terus dikawal, termasuk soal beasiswa pendidikan yang banyak diminta orang tua siswa.
“Beasiswa pendidikan ini memang terbatas kuotanya. Jadi kalau ada warga yang betul-betul membutuhkan, saya akan langsung tindak lanjuti,” tutupnya.
Komentar