BALI, Trotoar.id — Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana (SIAP SIAGA) bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana,
Unit ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyandang disabilitas terlibat sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan penanganan bencana mulai dari perencanaan, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pascabencana.
Pelaksana Tugas Wakil Konsul Jenderal Australia di Bali, Sophie Hanemaayer, menyampaikan bahwa kehadiran unit ini menegaskan pentingnya inklusivitas sebagai bagian integral dari tata kelola kebencanaan.
“Kami senang dapat meluncurkan Unit Layanan Disabilitas guna memastikan inklusi disabilitas, yang memungkinkan komunitas ini berperan aktif dalam mitigasi bencana,” ujarnya.
Melalui Unit Layanan Disabilitas ini, isu inklusi disabilitas akan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan operasional penanggulangan bencana. Pendekatan ini dipandu oleh lima pilar utama kebencanaan inklusif:
- Data terpilah,
- Aksesibilitas,
- Partisipasi bermakna,
- Pengembangan kapasitas, dan
- Perlindungan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pembentukan unit tersebut merupakan bagian dari komitmen daerah untuk memastikan strategi penanggulangan bencana benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat.
“Ketika penyandang disabilitas menjadi penentu strategi, rencana kami menjadi lebih efektif, berbelas kasih, dan mencerminkan beragam kebutuhan dalam komunitas kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, inklusi disabilitas bukan hanya aspek pelengkap, tetapi fondasi dalam membangun sistem kebencanaan yang adil dan berketahanan.
Melalui komponen keterlibatan publik, Unit Layanan Disabilitas juga akan menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap informasi dan layanan darurat, tetapi juga memperbaiki kesiapan seluruh komunitas dalam menghadapi bencana.
Dengan peluncuran unit ini, pemerintah daerah bersama mitra internasional menegaskan komitmen bahwa tidak seorang pun boleh tertinggal dalam situasi krisis — termasuk kelompok rentan yang selama ini kerap menghadapi hambatan akses dalam proses penanganan bencana.
Komentar