MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir sebagai narasumber dalam Workshop Ruang Publik Ramah Anak bertema “Upaya Preventif dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual” yang digelar oleh Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, berkolaborasi dengan TP PKK Kota Makassar, di Baruga Anging Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota, Minggu (26/10/2025).
Dalam pemaparannya, Munafri menegaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.
Menurutnya, keluarga memiliki fungsi sebagai benteng pertama yang menentukan apakah anak berada dalam situasi aman atau justru rentan terhadap kekerasan.
“Persoalan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab kolektif kita semua. Pencegahan paling awal harus datang dari keluarga,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar antara lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan keluarga serta minimnya komunikasi antara orang tua dan anak.
Munafri juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan pendidikan dan keagamaan anak, termasuk memastikan kredibilitas pihak yang sehari-hari berinteraksi dengan mereka.
“Periksa baik-baik siapa yang kita percayakan mendidik anak. Jangan karena terlihat alim lalu kita lepas begitu saja. Pengawasan tetap harus ada,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa akar masalah kekerasan seksual sering kali berhubungan dengan persoalan sosial-ekonomi dan rendahnya pendidikan keluarga.
Kondisi seperti kemiskinan dan ketidaktahuan, kata dia, kerap memicu praktik pernikahan dini yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
“Kita harus putus mata rantai ini dengan memperkuat pendidikan dan ketahanan keluarga,” tambahnya.
Munafri menegaskan bahwa ketika keluarga gagal menjadi pelindung pertama, maka pemerintah wajib hadir sebagai benteng kedua melalui sistem perlindungan yang kuat.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan klaster pengaduan di tingkat RT dan RW yang terhubung langsung dengan aparat penegak hukum jika muncul indikasi kekerasan.
Selain itu, Pemkot juga menggagas konsep akupuntur arsitektur, yakni penyediaan ruang publik ramah anak di kawasan padat penduduk.
“Kami akan membeli lahan minimal 200–300 meter di wilayah padat untuk dijadikan ruang bermain anak. Ini penting agar anak punya ruang ekspresi yang aman dan terkontrol,” jelasnya.
Munafri menyampaikan apresiasinya terhadap Muslimat NU dan TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya edukasi keluarga dan pencegahan kekerasan anak.
“Muslimat NU dan PKK ini adalah ujung tombak. Mereka punya jaringan luas dan pengalaman mendampingi keluarga. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri,” ujarnya.
Menutup pemaparannya, Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komunikasi dan kelekatan emosional dalam keluarga sebagai fondasi membangun generasi yang kuat, sehat, dan berkarakter.
Komentar