MAKASSAR, Trotoar.id — Rencana Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan jembatan kembar Barombong di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar.
Langkah cepat yang diambil Pemkot dinilai sebagai keputusan strategis untuk mengurai kemacetan yang selama ini menjadi persoalan klasik di wilayah selatan Makassar.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar yang membidangi pembangunan, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Wali Kota Munafri.
Baca Juga :
Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang telah lama mengeluhkan padatnya arus kendaraan di kawasan Barombong.
“Langkah Wali Kota untuk pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di Barombong itu sangat tepat. Kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh,” ujar politisi Partai Demokrat itu, Rabu (5/11/2025).
Ray menegaskan, persoalan kemacetan di perbatasan Makassar–Takalar telah berlangsung lama dan kini mencapai titik mengkhawatirkan, terutama di ruas jalan utama yang menjadi penghubung pusat kota dengan kawasan pesisir selatan.
Menurutnya, pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur transportasi menjadi penyebab utama.
“Kendaraan lama masih beroperasi, sementara kendaraan baru terus bertambah setiap hari. Kalau tidak diantisipasi, kemacetan akan makin parah,” tuturnya.
Ia menilai pembangunan jembatan kembar Barombong tidak hanya menambah kapasitas lalu lintas, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat mobilitas ekonomi di kawasan selatan Makassar.
“Wilayah pesisir seperti Barombong dan Tanjung Merdeka punya potensi ekonomi besar, tapi sering terkendala akses. Jembatan kembar ini bukan hanya solusi macet, tapi investasi jangka panjang untuk konektivitas,” jelasnya.
Ray juga menyoroti fenomena urbanisasi baru di kawasan selatan, di mana banyak warga Makassar memilih tinggal di Galesong dan sekitarnya karena harga tanah lebih terjangkau, namun tetap beraktivitas di pusat kota.
“Itu berarti arus kendaraan dari arah selatan akan terus meningkat. Karena itu, pembangunan jembatan kembar Barombong harus jadi prioritas,” terangnya.
Kendati mendukung penuh, ia mengingatkan agar proyek ini juga diimbangi dengan kebijakan pengendalian kendaraan pribadi dan pengaturan lalu lintas berkelanjutan.
“Kalau tidak diatur, sepuluh tahun lagi jembatan baru ini bisa kembali padat. Jadi, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan tata kelola transportasi,” tegas Ray.
Ia berharap, Pemkot Makassar bersama DPRD dan pihak terkait menjadikan proyek jembatan kembar Barombong sebagai prioritas strategis dalam rencana pembangunan tahun mendatang.
“Percepatan infrastruktur transportasi harus berjalan seiring dengan kebijakan mobilitas berkelanjutan agar Makassar tidak terjebak dalam kemacetan jangka panjang,” pungkasnya.
Diketahui, Wali Kota Munafri Arifuddin telah turun langsung meninjau lokasi Jembatan Barombong pada Selasa (4/11/2025) bersama Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri.
Jembatan Barombong sepanjang 350 meter dengan lebar sekitar enam meter menjadi jalur vital penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalur tersebut sehingga kerap terjadi kemacetan panjang, terutama pada jam sibuk.
Langkah cepat Pemkot Makassar untuk menyiapkan pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di sisi kanan arah Tanjung Merdeka menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri dalam menghadirkan solusi nyata atas persoalan klasik warga serta menjaga konektivitas antarwilayah demi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Komentar