MAKASSAR, Trotoar.id — Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar bersama TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi memperkuat peran keluarga dalam bidang ekonomi melalui pembentukan Koperasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
Kegiatan sosialisasi pembentukan koperasi tersebut digelar di Aula Balai Kota Makassar, Jumat (7/11/2025), dan dihadiri oleh kader PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Langkah ini menjadi wujud nyata sinergi antar TP PKK dalam memperkuat ekonomi keluarga berbasis komunitas.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, koperasi bukan hanya wadah usaha, tetapi juga sarana menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kesejahteraan bersama.
“Tim Penggerak PKK memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi keluarga agar berdaya secara ekonomi melalui kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Melinda.
Ia menjelaskan, pembentukan koperasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mendorong setiap kabupaten dan kota memiliki koperasi di tingkat desa maupun kelurahan.
Melalui gerakan ini, PKK diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi keluarga, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan.
“Kami berharap sinergi antara TP PKK, Dinas Koperasi dan UKM, serta pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Kota Makassar,” tambah Melinda.
Sebagai bentuk komitmen, Pokja II TP PKK Kota Makassar akan melakukan pembinaan koperasi di tingkat kelurahan.
Program ini meliputi pendampingan, pelatihan, dan penguatan manajemen agar koperasi dapat dikelola secara profesional serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Andi Kasmawati Patturusi, menekankan bahwa koperasi merupakan salah satu dari 10 program pokok PKK, tepatnya di urutan kedelapan.
Menurutnya, pembentukan koperasi bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan langkah strategis menuju kemandirian ekonomi keluarga.
“Kalau kita tidak membentuk koperasi, berarti masih ada satu program PKK yang belum kita jalankan dengan sempurna,” ujarnya.
Andi Kasmawati juga mengingatkan bahwa koperasi memiliki sejarah panjang sebagai tulang punggung ekonomi rakyat di Indonesia.
“Dulu masyarakat bisa membeli kain bahkan minyak tanah melalui koperasi. Itu membuktikan bahwa koperasi bukan hanya tempat jual-beli, tapi simbol kebersamaan dan ketahanan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembentukan koperasi harus diiringi kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.
“Koperasi bukan sekadar nama. Ia membutuhkan komitmen, kejujuran, dan kerja sama. Semua kegiatan harus tercatat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Andi Kasmawati mengimbau seluruh kader TP PKK hingga tingkat kelurahan agar segera membentuk Koperasi Pemberdayaan Keluarga di wilayah masing-masing.
Langkah ini, katanya, merupakan wujud nyata komitmen PKK dalam memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber Dra. Andi Indrawati dan Suria Narni Sultan, yang membawakan materi tentang tata cara pendirian koperasi serta proses pengesahan badan hukum koperasi.
Komentar