MAKASSAR, Trotoar.id — Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Sulsel Heriwawan menyoroti sejumlah poin krusial yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan APBD.
Ia menegaskan bahwa anggaran harus lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan fundamental masyarakat.
Heriwawan menekankan pentingnya penguatan sektor pangan sebagai penopang utama ekonomi daerah, termasuk peningkatan infrastruktur pendukung pertanian. Selain itu,
ia mengkritisi pemanfaatan potensi pariwisata yang hingga kini belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan rutinitas tahunan,” tegasnya.
Ia berharap APBD 2026 dapat mencerminkan kepentingan publik secara lebih menyeluruh: memajukan sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan destinasi wisata yang bernilai tambah ekonomi. Menurutnya, APBD 2026 harus visioner, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan Sulawesi Selatan.
Komentar