MAKASSAR, Trotoar.id — Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) resmi mengambil alih pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Sulawesi Selatan.
Langkah tegas ini menjadi respons atas dinamika internal di daerah yang dinilai dapat menghambat proses konsolidasi menjelang pemilihan ketua baru.
Keputusan tersebut merupakan instruksi langsung Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Satrya Panjaitan, yang menegaskan bahwa seluruh tahapan Musda harus tetap berjalan sesuai AD/ART organisasi.
Ryano meminta agar proses Musda tidak berhenti dan tetap mengacu pada prinsip konstitusional KNPI.
Rapimpurda dan Musda XVI digelar di Gedung Manunggal, Makassar, dipimpin Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Ludikson Siringoringo, yang ditunjuk sebagai pimpinan sidang.
Kehadiran pimpinan pusat mempertegas bahwa forum Musda dilaksanakan dengan legitimasi penuh atas instruksi ketua umum.
Selain itu, pelaksanaan forum juga dihadiri langsung Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Almanzo Bonara, yang datang untuk memastikan seluruh agenda berjalan sesuai aturan organisasi.
Almanzo menegaskan bahwa kehadiran DPP merupakan bentuk tanggung jawab menjaga marwah KNPI serta mencegah potensi dualisme dan konflik kepentingan di tubuh kepemudaan Sulsel.
“Saya tegaskan, Musda dan Rapimpurda XVI KNPI Sulsel yang digelar di Gedung Manunggal memiliki legitimasi penuh atas instruksi Ketua Umum demi menjaga marwah organisasi,” ujar Almanzo Bonara.
Menurutnya, Sulawesi Selatan merupakan provinsi strategis dalam gerakan kepemudaan nasional sehingga proses Musda harus berlangsung tertib, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Musda ini bukan hanya memilih ketua, tapi juga menentukan arah gerak pemuda Sulsel lima tahun ke depan,” tambahnya.
Almanzo juga menjelaskan bahwa langkah pengambilalihan dilakukan setelah utusan DPP sebagai pimpinan sidang dalam forum sebelumnya mengalami tindakan persekusi.
Atas dasar itulah DPP memutuskan mengambil alih penuh pelaksanaan Rapimpurda dan Musda XVI KNPI Sulsel.
DPP KNPI menegaskan bahwa sikap ini merupakan langkah konstitusional, bukan upaya mengesampingkan kepengurusan daerah. Sebaliknya, tindakan tersebut diambil untuk mencegah potensi stagnasi dan memastikan legalitas forum tetap terjaga sesuai ketentuan organisasi.
Dengan telah ditetapkannya peserta Musda secara resmi, proses pemilihan ketua KNPI Sulsel kini berada di bawah supervisi langsung DPP KNPI. Hal tersebut diharapkan dapat menghadirkan hasil Musda yang kredibel, diterima oleh seluruh elemen pemuda, dan mencerminkan semangat persatuan.
Musda XVI KNPI Sulsel menjadi momentum penting regenerasi kepemimpinan pemuda di daerah. DPP KNPI berharap Musda dapat melahirkan figur pemimpin yang mampu mengonsolidasikan potensi pemuda, menjaga harmonisasi, dan mengembalikan peran KNPI sebagai motor pembangunan di Sulawesi Selatan.
