MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama UNICEF, Jenewa Institute, dan didukung Tanoto Foundation resmi meluncurkan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (Strakom) dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
Forum ini membahas penurunan stunting di empat kabupaten diantaranya Sinjai, Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan (Sidrap), Soppeng, Sulawesi Selatan, dan Pinrang, Sulawesi Selatan.
Peluncuran dilakukan di Hotel Horison Ultima Makassar, dengan kehadiran pejabat provinsi dan perwakilan kabupaten, mitra pembangunan, serta akademisi dan organisasi profesi.
Baca Juga :
Peluncuran tersebut menandai selesainya proses penyusunan pedoman komunikasi perubahan perilaku (KPP) di seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Proses ini dilakukan bertahap sejak 2022: pedoman pertama disusun di tingkat provinsi, diikuti oleh kabupaten/kota secara bertahap 10 wilayah pada 2023, 10 lagi pada 2024, dan empat kabupaten terakhir pada 2025.
Dengan selesainya semua pedoman tersebut, seluruh kabupaten/kota di Sulsel kini memiliki instrumen resmi untuk mengimplementasikan strategi komunikasi dan intervensi pencegahan stunting yang terarah dan sesuai konteks lokal.
Meski terjadi penurunan prevalensi, tantangan stunting di Sulawesi Selatan belum hilang.
Berdasarkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia 2024 (SSGI 2024), prevalensi stunting di Sulsel turun dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 23,3 persen di 2024 hasil ini menunjukkan kemajuan, tetapi angka tersebut masih di atas rerata nasional.
Menurut data dan mitra, penyebab stunting bersifat kompleks: mulai dari kekurangan gizi kronis, asupan gizi ibu hamil dan balita, pendekatan pola asuh, hingga rendahnya literasi gizi dan kesehatan.
Karena itu, pedoman Strakom diharapkan membantu memperkuat intervensi bukan hanya melalui layanan kesehatan atau pemberian gizi, tetapi juga melalui perubahan perilaku di masyarakat melalui advokasi, mobilisasi sosial, kampanye media, dan komunikasi antar-pribadi.
Dalam sambutannya, pejabat provinsi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor bukan hanya sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan, pemberdayaan perempuan, sosial, hingga infrastruktur — untuk mendukung implementasi pedoman ini.
Para perwakilan kabupaten menerima secara simbolis dokumen Strakom, sebagai acuan dalam merancang program pencegahan stunting lokal ke depan.
Narasumber dari Jenewa Institute dan UNICEF menekankan bahwa strategi komunikasi dan perubahan perilaku menjadi elemen kunci dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Peluncuran pedoman ini sekaligus menjadi fondasi bagi implementasi jangka panjang. Pemprov Sulsel berharap, melalui penerapan Strakom secara konsisten bersama program gizi dan layanan dasar, stunting dapat ditekan secara signifikan — sehingga generasi mendatang tumbuh sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.
Komentar