Pemkot Makassar

LONTARA+ Jadi Tulang Punggung Transformasi Digital Pemkot Makassar, 2.106 Aduan Warga Sudah Ditindaklanjuti

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Jumat, 12 Desember 2025 17:54

LONTARA+ Jadi Tulang Punggung Transformasi Digital Pemkot Makassar, 2.106 Aduan Warga Sudah Ditindaklanjuti
LONTARA+ Jadi Tulang Punggung Transformasi Digital Pemkot Makassar, 2.106 Aduan Warga Sudah Ditindaklanjuti

MAKASSAR, Trotoar.id  — Aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), yang menjadi program unggulan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, terus menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kota. 

Sejak resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025, aplikasi ini menjadi kanal utama penampung keluhan, aspirasi, dan laporan warga, sekaligus mempercepat respons birokrasi di tingkat perangkat daerah.

Hingga 11 Desember 2025, total 2.106 aduan telah masuk dan ditindaklanjuti melalui LONTARA+. Mulai dari masalah lampu jalan, persampahan, drainase, hingga layanan PDAM. 

Yang paling menonjol, waktu respons perangkat daerah rata-rata hanya dua menit, menjadikan LONTARA+ sebagai salah satu platform layanan publik dengan reaksi tercepat di Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menyampaikan bahwa performa LONTARA+ terus menunjukkan tren positif. 

“Khusus bulan Desember terdapat 392 aduan, dan pada hari ini, 11 Desember, sudah masuk 16 laporan,” kata Roem di Media Center Balai Kota Makassar, Kamis (11/12/2025).

Adapun jenis laporan terbanyak yakni:

  • Lampu jalan: 491 aduan

  • Persampahan: 276 aduan

  • Drainase: 266 aduan

Menurut Roem, tiga OPD dengan beban tindak lanjut terbesar adalah Dinas Perhubungan untuk lampu jalan, DLH dan kecamatan untuk persoalan persampahan, serta Dinas PU untuk drainase dan infrastruktur jalan.

Meski beban kerja tinggi, OPD dinilai sigap menanggapi laporan.

“Dinas Perhubungan rata-rata merespons kurang dari dua menit, dengan penyelesaian tiga hari. DLH juga sangat cepat merespons, hanya 58 detik, meski rata-rata penyelesaian membutuhkan empat hari,” jelasnya.

Sementara Diskominfo sendiri mencatat respons awal tercepat: 41 detik, dengan penyelesaian rata-rata 1 hari 17 menit 56 detik.

Roem menjelaskan bahwa LONTARA+ terintegrasi dengan Makassar Virtual Economic Center (MarVec) di Gedung MGC Diskominfo. 

Melalui layar monitor besar, setiap aduan terlihat jelas mulai dari diterima, didistribusikan, hingga dinyatakan selesai oleh OPD.

Platform ini tidak hanya menjadi pusat layanan publik, tetapi juga menjadi cikal bakal sistem operasi mobile berbasis Linux milik Pemkot Makassar. LONTARA+ akan menjadi program flagship Kota Makassar untuk tahun 2025–2030.

Pengguna LONTARA+ terus bertambah. Hingga hari ini, aplikasi yang sudah tersedia di Play Store itu telah diunduh oleh 42.391 pengguna.

Kecamatan dengan unduhan terbanyak:

  • Manggala: 4.686 downloader

  • Kelurahan Manggala: 878 registrasi pengguna

Sementara wilayah dengan pengguna terendah ada di Kepulauan Sangkarang dengan 378 unduhan.

LONTARA+ juga telah terhubung dengan Inspektorat Kota Makassar untuk memproses laporan pungli, indikasi korupsi, hingga pelanggaran etik aparatur. 

Setiap laporan dilindungi melalui sistem blower, sehingga identitas pelapor tidak dapat diakses siapapun termasuk Diskominfo.

“Pelapor aduan pengawasan sepenuhnya anonim. Semua langsung ditangani oleh Inspektorat,” tegas Roem.

Mengantisipasi lonjakan aduan saat musim hujan, Diskominfo memastikan petugas admin tetap siaga penuh. Total terdapat 28 petugas yang bekerja di dua command center: lantai 9 untuk kedaruratan dan lantai 7 yang diisi 15 operator.

“Mereka bekerja 24 jam secara bergiliran,” ujar Roem.

Untuk UPT, sistem pengawasan diterapkan dengan tiga shift penuh, khususnya untuk memantau aduan terkait banjir, genangan, hingga isu kebencanaan lainnya.

Mengenai rumitnya proses distribusi aduan ke OPD, Roem memastikan mekanismenya sangat efisien.

“Distribusi awal tidak sampai lima menit. Bahkan rata-rata kurang dari dua menit,” jelasnya.

Saat ini Pemkot Makassar tercatat memiliki 358 aplikasi layanan di berbagai SKPD yang berjalan masing-masing. LONTARA+ hadir untuk mengintegrasikan seluruh layanan itu dalam satu aplikasi yang ringan dan mudah digunakan warga.

Menutup penjelasannya, Roem menyampaikan bahwa Pemkot akan melakukan sosialisasi besar-besaran kepada RT/RW setelah proses pelantikan perangkat tersebut tuntas.

“RT dan RW perlu memahami fitur aduan LONTARA+. Mereka jadi perpanjangan tangan warga yang belum familiar dengan aplikasi, terutama terkait infrastruktur dan layanan publik,” tuturnya.

LONTARA+ kini menjadi wajah baru birokrasi modern di Makassar—cepat, transparan, dan terintegrasi—sejalan dengan visi pemerintahan Munafri–Aliyah untuk memperkuat layanan publik berbasis teknologi.

Penulis : Awal

 Komentar

Berita Terbaru
Metro29 Agustus 2026 15:16
BBNKB dan PBBKB Tak Naik, Prof Marsuki: Pilihan Rasional Jaga Daya Beli Masyarakat
MAKASSAR — Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mempertahankan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan...
Daerah29 Agustus 2026 14:20
Tak Punya Latar Belakang Kuliner, Halim Bangun Kapurung Al Fazza dan Buka Lapangan Kerja di Sidrap
SIDRAP, Trotoar.idTrotoar.id — Tidak memiliki pengalaman memasak maupun latar belakang bisnis bukan alasan bagi Halim untuk mengurungkan niat menjad...
Metro29 Agustus 2026 12:23
Gubernur Andi Sudirman Kick Off Piala Gubernur Sulsel 2026, Rp500 Juta Diperebutkan
PAREPARE, Trotoar.id — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman resmi membuka Piala Gubernur Sulsel 2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kot...
Daerah28 Agustus 2026 22:23
KleponHolic dan Cerita UMKM yang Saling Menguatkan di Sidrap
SIDRAP, Trotoar.id — Sebuah produk kuliner tak pernah benar-benar lahir dari satu tangan. Di balik seporsi kue yang sampai ke meja pelanggan, ada pe...