MAKASSAR, Trotoar.id — Menjelang pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2026, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya penguatan komitmen seluruh perangkat pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk
“Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.”
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston, Selasa (23/12/2025) ini menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama. Kehadiran KPK diharapkan memberi penguatan moral dan pemahaman hukum bagi seluruh pimpinan SKPD.
“Kita menyelenggarakan acara ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK,” ujar Munafri.
Munafri menggambarkan arah pembangunan Kota Makassar ke depan sebagai kendaraan yang akan melaju kencang. Sebelum bergerak cepat, menurutnya, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan bekerja dengan baik.
“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka kita harus memperbaiki dulu remnya. Memastikan rem itu pakem, memastikan keselamatan sebelum kita benar-benar tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.
Ia menegaskan, persiapan matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum. Batasan kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, hingga potensi risiko hukum harus dipahami dengan jelas oleh setiap kepala perangkat daerah.
“Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjutnya.
Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa urusan hukum dalam pemerintahan tidak boleh dipikul secara individu, melainkan harus bersifat kolektif dan berjenjang sesuai mekanisme birokrasi. Karena itu, penguatan sistem dan tata kelola menjadi hal yang mutlak.
Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pola kerja, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Makassar.
“Saya berharap ini bukan hanya diskusi, tetapi memberi dampak nyata terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran pemerintah kota mengikuti kegiatan ini secara serius sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pastikan semuanya hadir dan tidak ada yang terlewat, karena ini sangat penting bagi kita semua. Setelah ini, saya juga akan menyampaikan paparan internal kepada jajaran Pemkot Makassar,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa pembangunan perkotaan tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan yang berintegritas.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Komentar