BARRU, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya ini ditandai dengan peluncuran sistem pembayaran non-tunai QRIS pada layanan pasar serta pembentukan Klinik Pendapatan.
Peluncuran tersebut dirangkaikan dengan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang berlangsung di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik Kantor Bupati Barru, Rabu 1 Januari 2026.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, mewakili Bupati Barru. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Abubakar, perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Wahyu Indra Sukma, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Barru Farida Riani, serta sejumlah pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, kepala puskesmas, dan pengelola pasar.
Dalam sambutannya, Abustan menegaskan bahwa HLM TP2DD menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pendapatan daerah sekaligus mempercepat transformasi sistem pengelolaan ke arah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
“Pendapatan Asli Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barru,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga Triwulan IV 2025, realisasi pajak daerah mencapai Rp36,77 miliar dari target Rp38,92 miliar atau sebesar 94,38 persen. Sementara itu, retribusi daerah terealisasi Rp65,29 miliar dari target Rp69,30 miliar atau 94,21 persen.
Adapun realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai Rp6,04 miliar dari target Rp6,54 miliar atau 95,11 persen.
Menurut Abustan, capaian tersebut patut diapresiasi, namun tetap perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem pemungutan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi digitalisasi layanan. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sebagai bagian dari inovasi, Pemkab Barru resmi menerapkan QRIS pada layanan pasar guna mendorong transaksi non-tunai di sektor ekonomi kerakyatan.
“Penerapan QRIS diharapkan memudahkan masyarakat dan pedagang, sekaligus meningkatkan akurasi pencatatan penerimaan retribusi daerah,” jelasnya.
Selain itu, diluncurkan pula Klinik Pendapatan sebagai wadah konsultasi dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait optimalisasi PAD.
“Klinik Pendapatan diharapkan menjadi ruang berbagi solusi dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah,” tambah Abustan.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Barru juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan pemungut pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam meningkatkan PAD.
Abustan menegaskan, optimalisasi pendapatan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, termasuk pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Saya berharap kegiatan ini semakin memperkuat komitmen dan sinergi lintas sektor, serta mendorong langkah nyata dalam mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Barru, A. Hilmanida, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian PAD, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendorong inovasi melalui digitalisasi.
Ia menambahkan, rangkaian kegiatan mencakup evaluasi PAD Triwulan IV 2025, evaluasi kinerja pemungutan PBB-P2, penguatan elektronifikasi transaksi daerah, peluncuran QRIS layanan pasar, peluncuran Klinik Pendapatan, hingga pemberian penghargaan kepada wajib pajak.
“Harapannya, kegiatan ini mampu mendorong langkah konkret dalam meningkatkan PAD Kabupaten Barru secara berkelanjutan,” tutupnya.
Komentar