MAKASSAR, Trotoar.id – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang memanfaatkan kendaraan aset lama menjadi armada operasional penjangkauan sosial.
Menurut Andi Makmur, kebijakan tersebut mencerminkan keberanian pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi yang praktis dan efisien, tanpa selalu bergantung pada penambahan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah dinilai sebagai langkah cerdas untuk memperkuat pelayanan sosial, khususnya dalam penanganan anak jalanan, penyaluran bantuan sosial, serta kegiatan penjangkauan langsung di lapangan.
“Kami memandang ini sebagai gagasan positif dan layak diapresiasi. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan pemerintah untuk menghadirkan solusi nyata bagi pelayanan sosial,” ujar Andi Makmur, Jumat.
Ia menegaskan, kehadiran armada operasional tersebut harus mampu memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang selama ini membutuhkan respons cepat dari pemerintah.
Namun demikian, Andi Makmur juga menyampaikan sejumlah catatan penting. Ia menekankan bahwa pemanfaatan kendaraan operasional perlu disertai dengan indikator kinerja yang jelas, sehingga efektivitas pelayanan sosial dapat diukur secara objektif.
“Yang terpenting bukan sekadar adanya kendaraan, tetapi sejauh mana armada itu mampu mempercepat penanganan persoalan sosial dan menghasilkan dampak nyata. Ini harus bisa diukur,” tegasnya.
Selain aspek pengukuran kinerja, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional.
Menurutnya, penggunaan kendaraan bekas memerlukan perencanaan perawatan yang matang agar tidak menghambat pelayanan di lapangan.
Lebih jauh, Andi Makmur menekankan agar pendekatan penanganan masalah sosial tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Ia menilai, armada penjangkauan sosial harus hadir sebagai instrumen perlindungan dan pendampingan, bukan semata alat penertiban.
“Pelayanan sosial harus berpihak pada nilai kemanusiaan. Armada ini harus menjadi sarana untuk mendekatkan solusi, bukan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, lanjut Andi Makmur, berharap inovasi tersebut dapat menjadi bagian dari kebijakan sosial yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pemanfaatan aset daerah tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga konsisten memberikan dampak sosial jangka panjang bagi warga Kota Makassar.
Komentar