Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan pemilih sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.
Dukungan tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi jajaran KPU Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (22/1/2026).
Dalam audiensi tersebut, KPU Kota Makassar yang dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie, memaparkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang saat ini tengah berjalan.
Baca Juga :
Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui dukungan camat dan lurah, agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
“Kami berharap adanya dukungan pemerintah kota, termasuk instruksi kepada camat dan lurah, agar program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan maksimal di tingkat wilayah,” ujar Hambaliie.
Selain itu, Hambaliie juga menyampaikan rencana penguatan pendidikan pemilih melalui program KPU Mengajar. Selama ini, program tersebut masih menyasar pelajar tingkat SMA yang berada di bawah kewenangan KPU Provinsi.
Ke depan, KPU Kota Makassar mendorong perluasan sasaran pendidikan pemilih, khususnya bagi generasi Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP, yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
“Di sisi lain, kami juga menyasar segmentasi pemilih di tingkat kelurahan. Karena itu, KPU ingin hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendorong peningkatan literasi dan kesadaran demokrasi,” jelasnya.
Hambaliie juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT dan RW yang sebelumnya diinisiasi Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga.
Menanggapi paparan tersebut, Munafri menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui penyusunan konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis.
Ia mengusulkan digelarnya rapat koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Supaya ini berjalan efektif, kita perlu menyepakati konsep besarnya terlebih dahulu. Kita buat pertemuan sebelum bulan puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.
Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.
“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Disdukcapil, camat, lurah, dan OPD terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.
Munafri menilai sinergi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan.
“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar. (*)
Komentar