JAKARTA, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar terus memantapkan langkah dalam menyiapkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melalui kehadirannya pada forum nasional Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan yang digelar di Hotel Sari Pacific Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Forum ini diselenggarakan oleh Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, dan dibuka secara resmi oleh Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.
Baca Juga :
Indonesia on the Move menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dan praktik terbaik dalam pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam forum ini memiliki arti strategis bagi Kota Makassar, khususnya dalam memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah dinamika pertumbuhan kota.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Munafri.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi momentum untuk menyiapkan berbagai proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap didukung investasi sektor swasta.
Dukungan ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap anggaran daerah.
Selain itu, pembahasan dalam forum Indonesia on the Move turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum atau transit oriented development (TOD) serta penataan ruang kota yang ramah, efisien, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” tuturnya.
Munafri yang akrab disapa Appi mengungkapkan bahwa Makassar sejatinya telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek transportasi kawasan Mamminasata.
Namun ke depan, Pemkot Makassar berupaya memaksimalkan peluang tersebut untuk membangun sistem moda transportasi yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita sebenarnya sudah punya pengalaman, salah satunya lewat proyek Mamminasata. Sekarang bagaimana memaksimalkan itu agar benar-benar membangun sistem moda transportasi perkotaan,” jelasnya.
Ia mengakui, hingga saat ini Makassar masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan moda transportasi publik yang memadai.
Karena itu, Pemkot Makassar mulai merancang langkah pembangunan secara bertahap dan terencana, dengan membuka ruang kerja sama lintas daerah dan lintas sektor.
“Membangun transportasi tidak bisa sendiri. Kita butuh masukan dari daerah yang sudah berpengalaman dan tentu dukungan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas,” tegas Munafri.
Appi juga berharap, ke depan Makassar dapat memiliki sistem transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, seperti layanan bus dengan titik naik dan turun yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kita ingin suatu saat masyarakat bisa naik bus dengan mudah, tanpa harus membawa kendaraan sendiri. Ini sejalan dengan apa yang sedang kita siapkan hari ini,” katanya.
Selain transportasi, Munafri menekankan pentingnya penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama. Penataan tersebut bertujuan memastikan keberadaan jalur transportasi, pedestrian, dan aktivitas ekonomi berjalan tertib serta saling menghormati hak pengguna ruang.
“Tidak ada niat menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Silakan berusaha, tetapi harus di tempat yang semestinya, karena ada hak-hak pengguna ruang lainnya,” ujarnya.
Penataan ini, lanjut Munafri, juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang kota yang inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas, agar ruang publik dapat diakses secara aman dan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Makassar telah memasukkan perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pedestrian ke dalam agenda pembangunan kota ke depan.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi awal menuju sistem mobilitas perkotaan yang tertata, ramah, dan inklusif.
Diketahui, melalui program ini, KIAT telah menyusun tiga dokumen Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap.
Dokumen tersebut telah diterima pemerintah daerah dan diperkuat dengan persetujuan Bappenas.
Program KIAT merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan akses infrastruktur.
Di Sulawesi Selatan, kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan mobilitas perkotaan. (*)
Komentar