JAKARTA, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan nasional.
Komitmen tersebut kembali ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melalui pertemuan strategis dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, Rabu (28/1/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda intensif Wali Kota Makassar dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga strategis, khususnya terkait penguatan tata kelola keuangan daerah dan kemandirian fiskal.
Baca Juga :
“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk mendiskusikan sejumlah hal strategis terkait keberlanjutan pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah.
Kehadiran jajaran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan Pemkot Makassar dalam memperkuat fondasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Munafri menjelaskan, diskusi bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan sistem keuangan daerah, konektivitas kebijakan pusat dan daerah, hingga dukungan fiskal Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Kota Makassar.
“Kami membahas bagaimana menjaga dan mengelola keuangan daerah agar tetap akuntabel, berkelanjutan, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Salah satu fokus pembahasan adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.
Menurut Munafri, kebijakan tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dengan kebijakan efisiensi anggaran, daerah dituntut untuk lebih optimal memanfaatkan APBD yang ada agar tetap berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mekanisme perubahan nama Perusahaan Daerah (Perseroda) milik Pemerintah Kota Makassar, termasuk skema keuangan dan penyertaan modal ke depan.
Pembahasan ini dilakukan guna memastikan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Munafri juga menyampaikan undangan resmi kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk berkunjung ke Kota Makassar.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan arahan dan penguatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.
“Kami berharap Pak Dirjen dapat berkunjung ke Makassar untuk memberikan pembekalan langsung kepada ASN, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Wali Kota Makassar juga meminta arahan terkait pengelolaan dan penataan direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu BUMD strategis yang berperan penting dalam pelayanan dasar masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan pengelolaan APBD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami mendukung optimalisasi APBD, termasuk melalui pemanfaatan aset daerah dan penguatan BUMD, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus Fatoni.
Ia menambahkan, optimalisasi keuangan daerah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sektor-sektor potensial.
“Kolaborasi dengan pihak lain dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar juga telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah.
Rangkaian pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan kebijakan daerah selaras dengan regulasi nasional demi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang efektif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar