MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan arah kebijakan pembangunan daerah menuju tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Forum ini menjadi tahapan strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan selaras, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum konsultasi publik tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan Kota Makassar di tengah dinamika dan tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.
Baca Juga :
Kegiatan ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan daerah, serta mempercepat pencapaian target pembangunan sesuai visi Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis karena berada pada fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menjaga konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah,” ujar Munafri dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Visi tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan RKPD 2027 agar mampu menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah.
Menurutnya, penyusunan RKPD harus dilakukan berbasis data dan indikator kinerja yang jelas, disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.
“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program-program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” jelasnya.
Munafri menilai keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.
Ia juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil forum konsultasi publik ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.
“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegas Munafri.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini turut dihadiri unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (*)
Komentar