MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan publik dan kebersihan lingkungan sebagai fokus utama pemerintah hingga ke tingkat paling bawah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan pengarahan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar yang digelar di Pantai Bosowa, Minggu (8/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa. Ia menekankan bahwa RT dan RW merupakan garda terdepan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif, melainkan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada warga,” ujar Munafri.
Menurutnya, terdapat kesamaan mendasar antara RT/RW dan Wali Kota, yakni sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat.
Karena itu, amanah tersebut harus dijalankan dengan kerja nyata, kepedulian, dan kehadiran aktif dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masing-masing.
Ia menegaskan tidak ingin menerima laporan adanya RT/RW yang tidak responsif terhadap keluhan warga atau enggan menjalankan program pemerintah. Pemerintah, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan kolaborasi dari RT/RW.
“Saya tidak mau dengar ada RT/RW yang tidak mau mendengar keluhan warganya atau tidak menjalankan program pemerintah. Kita harus bekerja bersama,” tegasnya.
Munafri menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk akses layanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan peluang kerja.
RT/RW diminta aktif melaporkan persoalan di wilayahnya kepada lurah dan camat, mulai dari persoalan sosial hingga infrastruktur.
Penanganan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian khusus, dengan mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya serta partisipasi warga menjaga lingkungan.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar akan memberikan penghargaan bagi RT/RW terbaik pada akhir tahun dengan hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
Munafri juga mendorong kerja bakti rutin dan pemanfaatan bank sampah sebagai upaya menjaga kebersihan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi di tingkat lingkungan.
Terkait retribusi sampah, ia menjelaskan kebijakan pembebasan biaya hanya diperuntukkan bagi warga kurang mampu, salah satunya diukur melalui daya listrik rumah tangga 900 watt. Kebijakan ini, menurutnya, untuk menjaga asas keadilan dan melindungi daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mewajibkan seluruh RT/RW menggunakan aplikasi pengaduan Lontara+. Melalui aplikasi tersebut, aduan warga dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara cepat. Ia menegaskan, laporan yang tidak ditindaklanjuti dalam dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk dievaluasi.
“Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Sistem ini untuk memastikan pelayanan berjalan responsif dan terukur,” jelasnya.
Selain itu, Munafri memaparkan sejumlah program strategis pemerintah kota, di antaranya program seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub sebagai ruang pengembangan anak muda, perluasan akses air bersih oleh PDAM, serta pembangunan Stadion Untia yang ditargetkan rampung pada 2027–2028.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang adil dan transparan berbasis sistem digital. Tidak boleh ada praktik tebang pilih dalam penyaluran bantuan.
“Tidak boleh lagi ada cerita bantuan hanya untuk kerabat. Bansos harus tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menolak segala bentuk pungutan liar di tingkat kelurahan. RT dan RW diminta bersinergi dengan lurah untuk saling mengawasi serta melaporkan jika terdapat penyalahgunaan kewenangan.
“Amanah ini harus dijaga. Mari bersama membangun Kota Makassar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Komentar