SIDRAP, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu (11/2/2026), di Aula Saromase, Kompleks SKPD Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.
Forum ini bertujuan menghimpun masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan perencanaan pembangunan daerah lebih terarah, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Herwin, Pelaksana Tugas Kepala BKAD Sunandar Priyoatmojo, serta Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, dan Pembangunan Manusia Bapperida, Muslimin.
Baca Juga :
Hadir dalam forum tersebut Ketua DPRD Sidrap H. Takyuddin Masse, Kepala BNNK, perwakilan BPS, para kepala OPD, camat, kepala bagian Setda, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Nurkanaah menegaskan bahwa pelaksanaan forum ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Pasal 80 Ayat (1) disebutkan bahwa rancangan awal RKPD harus dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan.
“Penyusunan RKPD harus cermat, terukur, dan partisipatif agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta tantangan pembangunan ke depan. Untuk mencapai visi ‘Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera’, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Nurkanaah.
Ia mengajak seluruh peserta forum untuk berpartisipasi aktif menyampaikan pandangan dan gagasan konstruktif demi merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Hasil dari forum konsultasi publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan perencanaan selanjutnya, termasuk proses penyelarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
Dalam sesi pemaparan materi, Kepala Bapperida, Plt. Kepala BKAD, serta perwakilan BPS menyampaikan gambaran kondisi makro daerah, proyeksi keuangan, serta data statistik sebagai dasar penyusunan program prioritas 2027.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil forum oleh Kepala Bapperida bersama perwakilan unsur yang hadir, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. (*)
Komentar