MAKASSAR, Trotoar.id— Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Andi Rahmat Saleh, melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas rencana hibah aset Rumah Tahanan (Rutan) lama di Rappang untuk mendukung pengembangan RSUD Arifin Nu’mang di Kecamatan Panca Rijang, sekaligus membicarakan penyiapan Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Sidrap.
Dalam pertemuan di Kantor Kanwil Ditjenpas Sulsel itu, Sekda Sidrap diterima langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Mut Zaini.
Baca Juga :
Andi Rahmat Saleh menyampaikan bahwa keberadaan aset rutan lama di Rappang sangat strategis karena berdampingan langsung dengan RSUD Arifin Nu’mang. Lahan tersebut dinilai potensial untuk mendukung perluasan layanan rumah sakit, seperti penambahan ruang rawat inap, area parkir, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Alhamdulillah, pihak Kanwil Ditjenpas Sulsel menanggapi positif usulan tersebut dan mengarahkan agar proses hibah ditempuh melalui mekanisme di kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” ujar Andi Rahmat.
Selain hibah aset, pertemuan juga membahas rencana penyiapan Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Sidrap. Keberadaan Pos Bapas dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan pembimbingan kemasyarakatan di daerah.
“Pos Bapas sangat penting untuk mendekatkan layanan kepada klien pemasyarakatan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat proses pelatihan dan reintegrasi sosial di tingkat daerah,” jelas Rudy Fernando Sianturi.
Koordinasi tersebut turut menyinggung dukungan Pemerintah Kabupaten Sidrap terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Menurut Rudy, regulasi baru tersebut menuntut kesiapan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan pendukung untuk pelaksanaan pidana alternatif dan penguatan pembimbingan kemasyarakatan.
“Regulasi baru menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi krusial,” terangnya.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Sidrap dan Kanwil Ditjenpas Sulsel berkomitmen memperkuat sinergi kelembagaan guna mendukung kebijakan nasional yang berorientasi pada pembinaan, reintegrasi sosial, serta penerapan prinsip keadilan restoratif di daerah. (*)
Komentar