MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menilai Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menunjukkan kepemimpinan progresif meski belum genap setahun memimpin Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri bedah buku ketiganya berjudul Babad Alas di Gedung Teater Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (11/2/2026).
Di hadapan civitas akademika UNM, jajaran Pemerintah Kota Makassar, dan ratusan mahasiswa, Bima Arya mengaku telah banyak mendengar cerita positif mengenai langkah dan gebrakan awal Munafri sebagai wali kota.
Baca Juga :
“Pak Wali memang baru satu tahun, tapi dalam waktu satu tahun ini saya sudah banyak mendengar cerita bagus tentang gebrakan-gebrakannya. Kita doakan nanti bisa juga menuntaskan buku sepuluh tahun kepemimpinan Pak Wali di Kota Makassar,” ujar Bima Arya yang disambut tepuk tangan peserta.
Menurutnya, keberanian mengambil langkah strategis di awal masa jabatan menjadi indikator penting dalam membangun fondasi pembangunan jangka panjang.
Konsistensi, ketegasan, dan arah kebijakan yang jelas akan menentukan kualitas kepemimpinan ke depan.
Dalam forum tersebut, Bima Arya juga membagikan refleksi kepemimpinannya selama 10 tahun memimpin Kota Bogor yang dituangkan dalam buku Babad Alas.
Ia mengibaratkan kepemimpinan sebagai lari maraton yang menuntut strategi, daya tahan, serta konsistensi hingga garis akhir.
“Kepemimpinan itu bukan sprint, tapi maraton. Harus tahu ritme, tahu kapan berlari kencang, dan kapan mengatur napas,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya kepala daerah mencicil harapan masyarakat secara bertahap, mengelola dinamika kepentingan, serta menjaga keseimbangan antara dukungan akar rumput dan elite.
Sementara itu, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang disampaikan Wamendagri.
Ia menilai pandangan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk terus berbenah.
“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja dan memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, berbagai pembenahan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang tengah dilakukan merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Munafri berharap forum bedah buku tersebut tidak hanya menjadi ajang literasi, tetapi juga ruang dialog kepemimpinan yang inspiratif bagi mahasiswa serta jajaran kepala perangkat daerah yang hadir.
“Kami ingin membangun Makassar dengan semangat kolaborasi, belajar dari pengalaman, dan terus memperkaya perspektif dalam mengambil kebijakan,” tutupnya.
Kegiatan ini menjadi momentum refleksi kepemimpinan sekaligus penguatan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi dalam membangun Kota Makassar ke depan. (*)
Komentar