JAKARTA, Trotoar.id — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar mencatatkan sejarah baru dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Penghargaan ini menjadi yang pertama kali diterima DPM-PTSP Makassar sejak instansi tersebut berdiri.
Capaian tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang berlangsung di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang mengusung tema
“Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut menjadi momentum apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Predikat WBK merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan instansi pemerintah dalam membangun zona integritas, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten dan berkelanjutan.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI), pihaknya terus mendorong birokrasi agar semakin berdampak dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.
Ia menilai penghargaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan DPM-PTSP Makassar.
“Alhamdulillah, ini pencapaian luar biasa bagi kami. Penghargaan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang senantiasa menekankan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas dan profesional,” kata Mario.
Menurutnya, predikat WBK bukanlah akhir dari proses pembenahan, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk dipertahankan, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mario Said didampingi oleh Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Firman Wahab dan Fungsional Penata Perizinan Aan Koneri.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, proses pembangunan zona integritas di DPM-PTSP Makassar turut melibatkan pendampingan dari Inspektorat, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), serta OPD teknis terkait.
Sinergi tersebut memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)
Komentar