MAKASSAR, Trotoar.id – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026 di Kecamatan Mariso, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi legislator untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Politisi Fraksi Gerindra itu mengunjungi dua titik, yakni Jalan Rajawali 1 Lorong 13 A, Kelurahan Panambungan dan Jalan Cendrawasih Lorong 7, Kelurahan Mariso.
Baca Juga :
Di kedua lokasi tersebut, Budi disambut hangat warga yang telah menantikan kehadiran wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan.
Mayoritas aspirasi yang disampaikan warga berkaitan dengan bantuan sosial (bansos).
Sejumlah warga mengaku tidak lagi menerima bantuan meskipun merasa masih memenuhi kriteria sebagai penerima, sementara sebagian lainnya mempertanyakan perubahan status kepesertaan mereka.
Budi mengungkapkan bahwa persoalan bansos hampir terjadi di berbagai wilayah Kota Makassar. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya perubahan aturan terkait sistem desil dalam penentuan penerima bantuan.
Desil sendiri merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima bantuan sosial.
Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat perubahan kebijakan yang berdampak pada penghentian bantuan bagi kelompok desil tertentu.
“Aturannya sudah bergeser. Informasinya, kalau masuk desil 6 sudah tidak lagi mendapatkan bantuan. Ini yang perlu kita pastikan karena ada warga yang sebelumnya menerima, kini tidak lagi,” ujar Budi.
Sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Makassar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
Ia menilai persoalan bansos merupakan isu sensitif yang harus segera ditindaklanjuti. Ia pun mendorong Dinas Sosial untuk melakukan pemutakhiran dan pendataan ulang secara menyeluruh.
“Ini yang harus kita minta ke Dinas Sosial, agar dilakukan pemutakhiran data. Kalau bisa secepatnya dilakukan pendataan ulang agar tidak ada warga yang layak justru terlewat,” tegasnya.
Selain itu, Budi juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait penerapan sistem desil sebagai dasar penetapan penerima bansos.
Menurutnya, setiap warga memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda sehingga perlu kajian yang cermat dan adil.
“Miris kalau ada yang tidak dapat bantuan hanya karena persoalan desil tanpa penjelasan yang jelas. Ini perlu kita bicarakan dan kawal bersama,” tambahnya.
Tak hanya bansos, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembenahan drainase yang kerap menyebabkan genangan saat hujan turun.
Budi memastikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum agar dapat masuk dalam skala prioritas penanganan.
“Kita akan tampung semua aspirasi ini dan sampaikan ke dinas terkait. Harapannya bisa segera ditindaklanjuti demi kenyamanan warga,” tutup Budi. (*)
Komentar