Pemprov Sulsel

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi, ASN Sulsel Dibekali Penguatan Integritas

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Jumat, 27 Februari 2026 21:00

Sejumlah ASN Pemprov Menyimak Materi Integritas
Sejumlah ASN Pemprov Menyimak Materi Integritas

MAKASSAR, Trotoar.id — Integritas menjadi fondasi utama dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah.

Tanpa perencanaan yang matang serta sumber daya manusia (SDM) yang profesional, sektor ini berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan anggaran maupun kerugian keuangan negara.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Ramadhan Leadership Camp 2026 yang digelar di Makassar pada 21–28 Februari 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ini diikuti hampir 1.000 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sesi paparan studi kasus pengadaan barang dan jasa, Kamis (26/2/2026), sektor PBJ disebut sebagai salah satu area paling rawan tindak pidana korupsi karena melibatkan proses panjang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan.

Baca Juga  APPI Bersama Wamendukbangga Tinjau Langsung Pelaksanaan MBG bagi Ibu Hamil

Pemateri kegiatan, Muhammad Alfian Amri, dalam materi bertajuk Overview: Studi Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menegaskan bahwa pola penyimpangan kerap muncul dalam berbagai bentuk, seperti mark-up harga, pengaturan pemenang tender, hingga praktik “pinjam bendera” perusahaan.

Selain itu, potensi penyimpangan juga dapat terjadi dalam sistem pengadaan digital, termasuk pengaturan harga serta kelalaian dalam pemeriksaan barang sebelum proses pembayaran dilakukan.

“Pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang sangat strategis sekaligus paling rentan terhadap penyimpangan. Karena itu, kapasitas dan integritas SDM menjadi faktor paling menentukan,” ujarnya dalam paparan.

Alfian mengungkapkan, masih banyak ASN yang enggan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tingginya risiko, terutama terkait aspek hukum.

Kondisi tersebut, menurutnya, juga dipengaruhi oleh belum meratanya pemahaman ASN terhadap jenis-jenis pengadaan, baik pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, maupun jasa konsultansi.

Baca Juga  Di Era Andi Sudirman, Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi Capai 1.500 Km

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman metode pengadaan, termasuk e-purchasing serta penerapan skema desain dan bangun (design and build).

Permasalahan yang kerap muncul, lanjutnya, adalah ketidaksesuaian jenis kontrak dengan jenis pengadaan yang dilaksanakan.

“Yang sering menjadi masalah adalah jenis kontrak yang tidak sesuai dengan jenis pengadaan. Ini yang kita diskusikan bersama agar tidak terjadi kesalahan administrasi,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut turut dibahas skema swakelola sebagai alternatif pengadaan yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun kelompok masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua pengadaan dapat diswakelolakan dan harus memenuhi kriteria tertentu sesuai regulasi.

Alfian menyoroti bahwa akar persoalan penyimpangan pengadaan meliputi lemahnya pemahaman teknis terhadap regulasi, adanya tekanan politik atau gratifikasi, serta perencanaan kebutuhan yang tidak akurat. SDM pengadaan bahkan disebut sebagai “motor utama sekaligus titik terlemah” dalam ekosistem PBJ.

Baca Juga  Pemprov Sulsel Beri Pendampingan Terkait Terhadap Korban Kekerasan Anak

Salah satu peserta, Andi Ressi Patarai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, menilai materi pengadaan barang dan jasa sangat relevan dengan tugas OPD.

Ia mengaku memperoleh pemahaman utuh mengenai proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pembagian program, pengawasan, hingga tahapan dokumen dan pembayaran.

“Kita jadi tahu dari awal prosesnya, mulai perencanaan, pengadaan, pengawasan, sampai pembayaran. Biasanya kita hanya tahu di akhir,” ujarnya.

Ramadhan Leadership Camp 2026 menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel dalam memperkuat profesionalisme dan integritas ASN, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi aparatur yang bekerja sesuai prosedur.

Dengan sistem pengadaan yang semakin akuntabel, diharapkan kualitas pembangunan meningkat, penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin kuat.

Penulis : Anti

 Komentar

Berita Terbaru
Politik17 November 2026 21:33
Golkar Maros Terjemahkan Slogan Suara Rakyat Lewat Aksi Sosial dan Pasar Murah
MAROS, TROTOAR.ID — Politik tidak selalu harus berbicara tentang perebutan kekuasaan, kontestasi, atau perolehan kursi.  Ada ruang lain yang ta...
Daerah17 November 2026 14:00
Ketua PN Barru Sentil Integritas ASN: Jangan Persulit Masyarakat, Layani dengan Senyuman
BARRU, Trotoar.id — Pesan tegas tentang integritas dan kualitas pelayanan publik mewarnai Upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Barru ya...
Metro17 November 2026 13:10
Appi Dukung Inovasi Bapas, Makassar Disiapkan Jadi Model Pemasyarakatan Humanis
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasya...
Politik16 November 2026 23:29
Puji Peran Golkar di Pilkada, Darmawangsyah Pimpin Yel-Yel Tambah Kursi di Hadapan IAS
GOWA, TROTOAR.ID — Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Gowa bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan partai.  Forum konsolidas...