Pemkot Makassar

Tahun 2026, Pemkot Makassar Masih Terapkan Moratorium Mutasi ASN

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Jumat, 06 Maret 2026 22:32

Tahun 2026, Pemkot Makassar Masih Terapkan Moratorium Mutasi ASN

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih memberlakukan moratorium atau penghentian sementara proses mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar daerah ke lingkungan Pemkot Makassar hingga tahun 2026.

Kebijakan ini membuat seluruh pengajuan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pemerintah daerah lain ke lingkup Pemkot Makassar untuk sementara tidak diproses.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa moratorium tersebut telah diberlakukan sejak 1 Juli 2025 dan hingga kini belum dicabut oleh pemerintah kota.

“Moratorium ini masih diberlakukan sampai sekarang, termasuk di tahun 2026. Jadi untuk sementara waktu tidak ada pegawai PNS dari luar yang bisa pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Makassar,” kata Kamelia Thamrin Tantu, Jumat (6/3/2026).

Baca Juga  Tangani Stunting, Pj Gubernur Sulsel Dorong Pelaku Usaha Hewan Ternak, Tingkatkan Produksi

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 100.3.4/3994/BKPMSDMD/VI/2025 tentang Penghentian Sementara Proses Pindah atau Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Surat edaran itu ditetapkan pada 30 Juni 2025 dan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Selama surat edaran tersebut belum dicabut, BKPSDM tetap menjalankan kebijakan moratorium sebagaimana yang telah ditetapkan sejak tahun lalu.

Menurut Kamelia, salah satu tujuan utama diberlakukannya moratorium tersebut adalah untuk mengendalikan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar agar tidak meningkat secara signifikan.

“Dampaknya bisa kita lihat dari belanja pegawai yang tidak naik secara drastis. Memang tetap ada kenaikan, tetapi tidak terlalu fantastis,” ujarnya.

Baca Juga  Jelang 8 Besar Piala Soeratin U-17, Bupati Andi Utta Lepas Tim Gasiba

Saat ini, lanjut Kamelia, belanja pegawai di lingkungan Pemkot Makassar masih berada di kisaran 32 persen dari total APBD.

Angka tersebut dinilai masih berada di atas batas ideal yang diharapkan pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah kota memilih menahan sementara penerimaan ASN melalui jalur mutasi dari luar daerah hingga komposisi belanja pegawai dapat ditekan.

“Kalau nanti belanja pegawai sudah bisa turun sampai di bawah 30 persen, kemungkinan moratorium ini bisa dibuka kembali,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum moratorium diberlakukan, porsi belanja pegawai di APBD Makassar juga berada di atas angka 32 persen.

Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan bagi Wali Kota Makassar untuk menghentikan sementara proses mutasi masuk ASN dari luar daerah.

Baca Juga  Jelang Idul Adha 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Sidak Harga Bahan Pokok di Pasar Terong

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku secara mutlak. Pemkot Makassar masih membuka kemungkinan mutasi bagi tenaga tertentu yang dinilai sangat dibutuhkan, khususnya di sektor kesehatan.

Menurut Kamelia, jika Dinas Kesehatan Kota Makassar menyampaikan kebutuhan tenaga medis tertentu seperti dokter spesialis atau tenaga kesehatan dengan keahlian khusus, maka wali kota tetap dapat memberikan izin untuk proses mutasi masuk.

“Untuk tenaga kesehatan biasanya tetap dibuka. Jika Dinas Kesehatan menyampaikan kebutuhan tenaga dokter atau spesialis di bidang tertentu, itu bisa diizinkan oleh Pak Wali untuk masuk,” jelasnya.

Namun di luar kebutuhan mendesak tersebut, proses mutasi ASN dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Kota Makassar masih akan ditangguhkan hingga kebijakan moratorium dicabut secara resmi. (*)

Penulis : Anti

 Komentar

Berita Terbaru
Politik21 November 2026 22:41
Megawati Kantongi Diskresi, Golkar Sulsel Tunda Musda Golkar Lutra
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dinamika perebutan kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) V....
Metro21 November 2026 21:56
UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen, Resmi Ditetapkan Rp4,23 Juta
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka ters...
Politik21 November 2026 20:12
Golkar Gowa Tebar Hadiah Umrah dan Sembako Murah, 700 Paket Disiapkan untuk Rakyat
GOWA, TROTOAR.ID — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan berbagai kegiatan sosial y...
Metro21 November 2026 19:44
Aliyah Mustika Ilham Ajak Perempuan Makassar Menjadi Sosok yang Dirindukan Surga
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga yang harmonis, menanamkan nilai-nilai keagamaan, sekaligus memben...