MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kecamatan Tallo terus mengintensifkan penataan wilayah dengan menertibkan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berdiri di atas trotoar dan saluran drainase.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menjaga estetika kota agar tetap tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Camat Tallo, Andi Husni, mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menata ruang publik secara berkelanjutan.
“Sebanyak 27 lapak PKL kami tertibkan yang tersebar di tiga wilayah kelurahan, sebagai bagian dari upaya pengembalian fungsi fasilitas umum,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Penertiban difokuskan di sepanjang Jalan Sunu yang meliputi tiga kelurahan, yakni Kalukuang, Lembo, dan Suangga.
Di Kelurahan Kalukuang terdapat tujuh lapak, termasuk warung kopi yang berdiri di atas drainase dan trotoar di Jalan Datuk Patimang.
Sementara di Kelurahan Lembo terdapat lima lapak, dan di Kelurahan Suangga sebanyak 15 lapak usaha, sebagian di antaranya berupa bangunan semi permanen.
Sebelum penertiban dilakukan, pihak kecamatan bersama pemerintah kelurahan telah mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pemberian surat peringatan secara bertahap.
Hasilnya, sejumlah pedagang menunjukkan itikad baik dengan membongkar lapaknya secara mandiri tanpa tindakan represif.
“Berkat pendekatan dialog dan komunikasi, seluruh proses penertiban berjalan aman, tertib, dan kondusif,” jelasnya.
Selain lapak PKL, tim gabungan juga melakukan penertiban terhadap sejumlah aktivitas usaha yang dinilai melanggar ketertiban umum.
Salah satunya penertiban Warkop Momoyo di Jalan Datuk Patimang yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
“Kami juga melakukan penertiban sekaligus pembersihan di lokasi tersebut,” tambahnya.
Ke depan, penertiban akan dilanjutkan secara bertahap di wilayah lain. Salah satu lokasi yang menjadi target berikutnya adalah Kelurahan Kaluku Bodoa, dengan sasaran sekitar lima lapak penjual kayu yang dinilai melanggar aturan tata ruang.
Andi Husni menegaskan, penertiban dilakukan tanpa tebang pilih dan akan terus berlanjut hingga seluruh pelanggaran dapat ditata sesuai ketentuan.
“Kami tidak ingin dianggap tebang pilih. Semua lapak yang melanggar akan kami tertibkan secara bertahap,” tegasnya.
Terkait relokasi, pihak kecamatan tengah menyiapkan opsi lokasi bagi para pedagang, termasuk rencana pengembangan pusat kuliner di kawasan belakang Monumen Korban 40.000 Jiwa di Kelurahan Lakkang.
Selain itu, pemerintah kecamatan juga mulai menyusun konsep penataan lanjutan, termasuk kemungkinan pengembangan kawasan tertentu di Jalan Sunu agar lebih tertata.
Penertiban juga menyasar keberadaan tangki usaha di sepanjang Jalan Teuku Umar yang dinilai mengganggu fungsi trotoar dan saluran drainase. Keberadaan tangki tersebut tidak hanya merusak estetika, tetapi juga berpotensi menyebabkan genangan akibat tersumbatnya aliran air.
“Kami sudah mengambil langkah tegas, mulai dari teguran hingga pembersihan langsung di lokasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa ruang publik tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus dijaga bersama demi kepentingan umum.
“Kami ingin memastikan ruang publik kembali pada fungsinya, sehingga masyarakat dapat merasakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman,” tutupnya.
Dalam kegiatan ini, turut terlibat unsur RT/RW, tokoh masyarakat, Satlinmas, serta dukungan personel Satpol PP Kota Makassar.
Komentar