MAKASSAR, Trotoar.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menggencarkan penguatan layanan perpustakaan sebagai strategi meningkatkan minat baca generasi muda.
Namun, di tengah berbagai program dan capaian yang dipamerkan, efektivitas kebijakan ini mulai dipertanyakan.
Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemprov mengandalkan sejumlah fasilitas seperti perpustakaan di Jalan Sultan Alauddin dan layanan khusus seperti Perpustakaan Ibu dan Anak di Makassar, hingga layanan mobil keliling untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
Baca Juga :
Plt Kepala Dinas Perpustakaan, Prof. Muhammad Jufri, menegaskan literasi menjadi kunci utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menyebut pendekatan inklusif mulai dari penyediaan ruang baca hingga area bermain edukatif dirancang untuk menarik minat anak sejak dini.
Namun realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar: budaya membaca masih kalah dari dominasi gawai dan media digital.
Pertanyaannya, apakah pembangunan fasilitas perpustakaan cukup kuat untuk mengubah pola perilaku generasi muda?
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, bahkan mengingatkan bahwa rendahnya minat belajar hari ini bisa berdampak pada kualitas tenaga kerja di masa depan.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan literasi bukan sekadar fasilitas, melainkan perubahan budaya yang jauh lebih kompleks.
Di sisi lain, Pemprov menampilkan sederet capaian mulai dari penghargaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial hingga predikat pengelolaan layanan terbaik.
Namun kritik muncul: apakah indikator keberhasilan tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan minat baca masyarakat secara nyata?
Program inovasi seperti “Gemas De”, “Gempita Sjaya”, dan “Gempur Pustaka” disebut sebagai terobosan layanan.
Meski begitu, tanpa pengukuran dampak yang konkret di tingkat masyarakat, inovasi ini berpotensi hanya menjadi pencapaian administratif.
Kini, sorotan publik mengarah pada konsistensi kebijakan: apakah Pemprov Sulsel mampu mendorong perubahan budaya literasi secara substansial, atau justru terjebak pada rutinitas program tanpa dampak signifikan?
Di tengah ambisi meningkatkan daya saing daerah, pertarungan sesungguhnya bukan pada jumlah perpustakaan—melainkan sejauh mana masyarakat benar-benar kembali membuka buku.
Komentar