MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi kembali turun langsung memantau antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Tak hanya mengecek kondisi antrean, Appi juga mendengar keluhan warga dan meminta Pertamina serta pengelola SPBU mempercepat pelayanan BBM.
Peninjauan dilakukan di SPBU Pertamina Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Sabtu (12/9/2026) siang.
Appi datang bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut setelah sehari sebelumnya Appi mendatangi Kantor Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda dan meninjau antrean kendaraan di SPBU Jalan Ratulangi.
Appi menegaskan, persoalan antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya mulai dirasakan masyarakat, termasuk terganggunya arus lalu lintas di sekitar SPBU.
Di lokasi, Appi melihat langsung proses pelayanan sekaligus mengevaluasi kapasitas pengisian BBM. Menurutnya, ketersediaan stok harus dibarengi dengan pelayanan yang cepat agar kendaraan tidak terlalu lama berada dalam antrean.
“Tak hanya stok suplai BBM dicukupi, tetapi pelayanan juga harus cepat oleh petugas SPBU. Semua nozzle harus difungsikan secara maksimal sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada dalam antrean,” tegas Appi.
Ia meminta Pertamina dan seluruh pengelola SPBU mengoptimalkan fasilitas pengisian yang tersedia, termasuk memastikan setiap nozzle dapat digunakan secara maksimal sepanjang memenuhi aspek keamanan dan ketentuan operasional.
Menurut Appi, semakin banyak nozzle yang berfungsi dan semakin cepat pelayanan di masing-masing titik pengisian, semakin besar pula kapasitas kendaraan yang dapat dilayani. Karena itu, persoalan antrean tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan.
“Yang kita kejar bukan hanya stoknya ada, tetapi masyarakat harus bisa mendapatkan BBM dengan pelayanan yang cepat, tertib, dan tidak mengganggu jalan umum,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Appi juga turun mendekati warga yang sedang mengantre. Ia berdialog langsung untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi selama menunggu giliran mendapatkan BBM.
Sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai panjangnya antrean hingga persoalan penggunaan sistem barcode yang dinilai turut memengaruhi lamanya proses pelayanan.
Appi mengatakan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah bersama Pertamina. Ia meminta persoalan teknis yang masih menghambat pelayanan segera dicari solusinya.
“Kita dengarkan masyarakat. Mereka ingin dilayani dengan cepat. Jadi pihak SPBU tidak hanya bicara soal stok, tetapi bagaimana sistem pelayanan di lapangan ini bisa dibuat lebih cepat dan tertib,” katanya.
Selain mempercepat pelayanan, Appi kembali mendorong pengaturan arus kendaraan di dalam dan sekitar SPBU. Menurutnya, antrean tidak boleh sampai mengular ke badan jalan karena dapat menciptakan persoalan baru berupa kemacetan.
Salah satu skema yang didorong adalah memberikan waktu khusus bagi kendaraan besar seperti bus dan truk untuk melakukan pengisian BBM. Kendaraan tersebut diusulkan diarahkan mengantre pada malam hingga dini hari.
“Kita akan koordinasikan dengan semua pihak. Bus dan truk ini kita arahkan pada jam tertentu, pukul 21.00 sampai 05.00 WITA, sehingga pada siang hari antrean bisa lebih terkendali,” jelas Appi.
Pengaturan tersebut akan dikoordinasikan Pemkot Makassar bersama Pemprov Sulsel, Pertamina, TNI, Polri dan pihak terkait lainnya. Tujuannya agar kendaraan besar tidak bercampur dengan kendaraan pribadi pada jam-jam sibuk.
Appi menegaskan, penanganan antrean BBM harus menghasilkan langkah konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah tidak ingin persoalan tersebut hanya berakhir pada rapat dan koordinasi tanpa perubahan di lapangan.
“Kita ingin ada langkah konkret. Jangan masyarakat yang terus menjadi korban karena antrean panjang. Stok harus aman, pelayanan harus cepat, dan pengaturan di lapangan harus jelas,” tegasnya.
Pemkot Makassar memastikan pemantauan akan terus dilakukan bersama Pemprov Sulsel dan Pertamina. Evaluasi akan difokuskan pada ketersediaan BBM, optimalisasi nozzle, kecepatan pelayanan serta pengaturan kendaraan agar distribusi BBM kembali tertib dan mobilitas masyarakat tidak terus terganggu.
